Opini

TIM PEMBURU KORUPTOR, PERLUKAH?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfudz MD, yang akan kembali mengaktifkan tim pemburu koruptor.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango. Menurut Nawawi, langkah yang seharusnya ditempuh adalah memperkuat koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum dan badan lain terkait, daripada mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Karena sudah ada lembaga antirasuah dan sebenarnya tahun 2002 sudah pernah dibentuk tim pemburu koruptor yang ternyata tidak memberi hasil optimal (Kompas.tv Rabu, 15/7/ 2020)

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden atau Inpres sebagai payung hukum pembentukan tim pemburu koruptor yang kini sudah di tangan Menko Polhukam, maka Mahfudz akan segera membentuk tim pemburu koruptor dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat.

Tim ini nantinya akan beranggotakan perwakilan dari sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, Kemenhukam dan Kemendagri. Dan tugas tim ini adalah memburu tersangka dan terpidana koruptor yang melarikan diri, bersembunyi atau disembunyikan (Kompas.tv Rabu, 15/7/ 2020)

Kasus korupsi memang masih menjadi problem di negeri mayoritas Muslim ini. Bahkan semakin melebar, hingga dikatakan menangani korupsi seperti mengurai benang kusut.

Korupsi dianggap sebagai sebuah kejahatan baik dalam hukum positif Indonesia maupun Islam. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. (kompasiana.com)

Kasus korpusi di Indonesia terjadi hampir di semua lini termasuk di perusahaan plat merah (BUMN), lingkup pemerintahan dan legislatif. Bahkan yang miris adalah ketika korupsi juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum, peradilan dan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Adalah kasus yang menimpa perusahaan plat merah PT Jiwasraya, PT Asabri, Pelindo, Garuda, PLN, Pertamina dll.

Demikian juga kasus beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi atau anggota legislatif, semakin menambah panjang kasus korupsi di Indonesia. Akhir Juni 2019, ada sekitar 110 perkara yang melibatkan kepala daerah dan sekitar 255 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD.

Korupsi memang tidak bisa dilepaskan dari sistem hari ini. Korupsi sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi sekuler dan dijadikannya korporatokrasi sebagai model pengelolaan negara yang telah diadopsi oleh bangsa ini. Adanya simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Yang satu membutuhkan ‘kursi’ dan yang satunya membutuhkan kebijakan yang memuluskan usahanya.

Yang membutuhkan ‘kursi’, memerlukan dana untuk mendapat ‘kursi’nya. Siapa yang memiliki dana? Ya pengusaha besar yang membutuhkan kebijakan yang memuluskan usahanya tadi.

Sistem demokrasi sekuler yang membuat aturan tak memiliki standar yang jelas dan sarat kepentingan, ‘bertemu’ dengan kepentingan pengusaha yang ingin terus mengeruk kekayaan bangsa ini dan menguasainya.

Ibarat menegakkan benang basah untuk memberantas korupsi. Sudah saling berjalin kelindan dengan kehidupan dan nafas bangsa ini. Apalagi, hukum yang ditegakkan atas para koruptor juga bisa dibilang terlalu longgar. Indonesia dikenal sangat ramah pada koruptor. Maka mengandalkan hukum negeri ini untuk mengatasi atau memberantas korupsi sangatlah sulit bahkan tidak mungkin. Lha penegak hukumnya sendiri juga bisa ‘terkena’.

Jika menginginkan kasus korupsi benar-benar berakhir di negeri ini, jalan satu-satunya adalah keluar dari sistem demokrasi. Campakkan sistem yang membuat korupsi malah melebar bukan malah mengecil atau hilang. Saatnya Indonesia melirik pada sistem yang memberantas dengan tuntas korupsi hingga ke akar-akarnya, yaitu sistem Islam.

Sistem Islam berdiri atas keimanan kepada Allah SWT yang diimplementasikan dalam penerapan aturan Islam secara keseluruhan. Penerapan aturan Islam secara keseluruhan inilah yang akan menutup celah munculnya korupsi. Aturan Islam yang bebas dari kepentingan apapun akan memberikan jaminan kesejahteraan, keadilan dan keamanan tiap individu, sehingga mustahil individu rakyat akan melakukan korupsi. Kalaupun ada kasus korupsi, sudah ada sistem sanksi yang akan menghukumi pelaku dengan adil dan akan membuatnya jera serta membuat yang lain tidak berani untuk mencobanya.

Apalagi amar ma’ruf nahi munkar sebagai bagian dari aturan Islam, adalah aktivitas yang ada dan dibiasakan yang akan membentuk suasana keimanan yang tinggi sehingga penyimpangan atau indikasi kecurangan bisa dicegah. Maka tak perlulah membentuk tim pemburu koruptor, tapi cukuplah dengan mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam. [Wallahu a’lam]

Oleh: Siti Maftukhah, SE. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: