Opini

TAPERA, MEMUDAHKAN ATAU MENAMBAH BEBAN?

Pada 20 Mei lalu Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini diperuntukkan bagi pegawai negeri dan swasta dengan cara pemotongan gaji sebesar 2,5% sementara 0,5% iuran dibebankan kepada pemberi kerja, total potongan 3% (wartaekonomi.co.id, 08/06/2020)

Menurut penjelasan Adi Setianto selaku komisaris BP Tapera, mengatakan bahwa BP Tapera hadir demi melengkapi jaminan sosial di Indonesia yang menjadi tabungan perumahan karyawan dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah khususnya. (CNBC, 10/06/2020)

Tak hanya untuk memudahkan masyarakat memperoleh rumah, rancangan program ini juga diperuntukan bagi yang telah memiliki rumah pribadi. Ada kemiripan antara penarikan iuran BPJS yang ditengarai sebagai jaminan kesehatan dengan Tapera sebagai tabungan perumahan. Sama-sama prinsip gotong royong, sederhananya nabung, uang yang terkumpul akan digunakan untuk membeli rumah. Andaikan tabungan ini tak digunakan untuk pembelian rumah, apakah ada jaminan uang ini akan aman saat iuran diakumulasi, semisal saat PNS pensiun? Di tengah tikus berdasi yang mendominasi.

Siapa yang tak ingin punya rumah sendiri, karena memiliki rumah untuk tempat berlindung sejatinya adalah fitrah manusia. Nampaknya ini juga terbaca oleh penguasa untuk mewujudkan keinginan setiap orang memiliki rumah. Namun kita harus jeli melihat setiap kebijakan yang tengah diambil penguasa, jangan sampai menelan pil pahit lagi jika Tapera tak seindah yang disangka.

Seperti biasa setiap kebijakan yang diambil penguasa tak ada yang berjalan mulus, selalu ada saja pro kontra yang terjadi diberbagai kalangan. Ini adalah bukti bahwa setiap kebijakan yang diambil akan ada yang terzolimi. Kemunculan penanda tangan PP Tapera bagai hadiah pahit di tengah pandemi. Terpuruknya ekonomi, harga bahan pokok yang tak stabil, menjamurnya pengangguran, iuran BPJS melonjak naik, tarif listrik mahal naik, lengkap sudah derita rakyat. Jelas dengan adanya iuran ini akan menambah deret beban berat iuran wajib yang harus ditanggung oleh rakyat.

Tak  masalah jika niat baik penguasa akan mengusahakan rumah bagi rakyatnya. Namun kita perlu belajar dari fakta yang sudah-sudah, ada banyak kebijakan, keputusan ambyar terus disodorkan ke publik. Kenaikan listrik, iuran BPJS dengan segala polemiknya, kabar penggunaan dana haji untuk memperkuat ekonomi. Ini adalah segelintir kebijakan zolim penguasa. Jangan sampai iuran Tapera seperti lempar garam ke lautan, hilang tak jelas tiada guna. Mengingat tabungan jangka panjang tentukan mengumpulkan lebih banyak uang.

/Hanya dalam Islam ada jaminan dan kesejahteraan/

Khilafah adalah wujud keimanan dengan menyerahkan total kehidupan diatur dengan Islam. Tak hanya perkara dunia khilafah juga akan mengurus urusan akhirat. Kemaslahatan untuk seluruh makhluk hidup sesuai dengan syariah.

“Pemimpin adalah pegurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. AL Bukhari)

Begitu juga dalam mewujudkan kesejahteraan dan jaminan juga harus berdasarkan syariah, karena pemimpin dalam Islam akan mengurus rakyatnya.

Tak ayal, kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan begitu juga dengan jaminan pendidikan kesehatan dan keamanan, juga dipenuhi pemerintah.

“Siapa saja diantara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia.” (HR. at-Tirmidzi)

Karena ini adalah jaminan maka rakyat tidak akan dibebani dengan iuran yang selalu bengkak. Tentu saja dengan mekanisme sesuai dengan syari’ah. Bukan memeras rakyat dengan pajak, negara dalam Islam akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi semua kebutuhan dasar ini. [Wallahua’lam bis showab]

Oleh: Fira Faradillah

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: