Opini

SUAMI ISTRI SEIA SEKATA, DALAM DOSA?

Pernah saya menulis mengenai sepasang suami istri di Bali yang membobol ATM, kemudian berfoya-foya dengan uang hasil jarahannya. Dan kini berulang, lebih elit, sepasang suami istri, suami menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan istri Ketua DPRD Kutai Timur. Mereka bersinergi apik untuk menggelapkan uang negara, sayang disayang akhirnya tertangkap KPK.

Bupati Kutai Timur Ismunandar,  Istri Encek UR Firgasih Ketua DPRD Kutim dan Kepala Bappeda tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) disebuah hotel di Jakarta (KOMPAS.com, 3/7/2020).  Kiranya bisa menjadi saksi hidup, bahwa di era Kapitalisme hari ini, krisis moral akan terus berulang. Tak ada ketakwaan, semua kabur tertutupi kemewahan dunia yang jika mereka tak bisa memperolehnya dari jalur resmi tak merasa berat menempuhnya dengan jalan kotor. Apapun akan dilaksanakan asal tujuan tercapai.

KPK lalu menetapkan Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kutai Timur yang juga istri Ismunandar, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka penerima suap.

Tersangka penerima suap lainnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur Suriansyah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini.

Sementara itu, dua lain ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap adalah seorang kontraktor bernama Aditya Maharani dan seorang rekanan proyek bernama Deky Aryanto. Jabatan mentereng suami dan istri seharusnya menjadikan keduanya amanah dan banyak bersyukur. Namun justru mereka jadikan wadah mengukir makar dan kehinaan dunia. Jika begini, apa arti sebuah pernikahan? Padahal pernikahan adalah jalan memenuhi separo agama.

Sekulerisme jadi biang keroknya, paham memisahkan agama dari kehidupan yang diadopsi negara ini, telah benar-benar meracuni pemikiran mereka yang memeluknya, keIslaman mereka tak mampu menarik mereka dari kubangan jebakan setan.

Ini juga akibat Islam benar-benar hanya disudutkan sebagai pengatur ibadah seseorang tak lebih. Sementara di kehidupan sosial dimana seseorang harus berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya agama dibuang, berganti dengan hukum manusia yang labil dan mudah berubah sesuai kepentingan.

Dalam Demokrasi, pemilihan pemimpin tak bisa dengan biaya sederhana, ada banyak hal yang musti dibiayai sebagai prasyarat seseorang naik ke kursi kepemimpinan. Maka, benarlah teori yang beredar dimasyarakat bahwa pemimpin di negeri ini  ketika sudah terpilih fokusnya hanya balik modal, bukan rakyat sebagaimana kampanyenya.

Sumpah jabatan apalagi, selesai saat diucapkan di pelantikan saja. Meskipun diatas kepala mereka adalah kitab suci dan meski lisan sudah berucap sumpah. Tuhan saja bisa mereka buang apalagi hanya sebuah ” buku”.

Lantas, bagaimana nasib generasi penerusnya jika kedua orangtuanya sudah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan? Muncullah generasi yang hedonis dan tak paham dengan kehidupan. Mereka menikmati kekayaan orangtua tanpa pernah bertanya apakah diperoleh dari cara halal atau haram, mereka hanya tahu, kelas mereka “lebih tinggi” karena anak pejabat. Tak kurang malah dari mereka yang kemudian terlibat tindak kriminal sebab hilang keberkahan rezeki dari Allah.

Maka, sungguh berbahaya jika sistem sebuah negara justru berbasis pada sekulerisme. Rakyatlah yang kemudian menjadi korban. Sangat jelas hadis Rasulullah

“Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya.” (HR Ahmad)

Dan Allah juga berfirman dalam “Katakanlah : Taatilah Allah dan RasulNya jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS Ali Imran : 32)

Seorang pemimpin mutlak harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Takut akan azab Allah dan mengharap ridhaNya. Maka akan didapati kehidupan yang luar biasa sebagaimana yang dirasakan kaum Muslimin ketika mereka dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa.

Jelas harus ada upaya untuk mengembalikan fungsi pemimpin pada yang dimaksud syariat. Sebab kitapun akan ikut berdosa jika kita belum memilikinya. Artinya, ketika Allah memerintahkan kaum Muslim beribadah dan taat secara total kepada Allah dan itu butuh pemimpin yang mau menerapkan,  maka pemimpin itu wajib diadakan. Bukan melalui pilkada yang sebentar lagi juga akan berlangsung, sebab selama inipun pemimpin sudah dipilih melalui mekanisme itu dan kasus penggelapan tak kunjung mereda. Alhasil bukan orangnya yang harus diganti tapi sekaligus juga sistemnya, diganti Islam.  [Wallahu a’ lam bish showab]

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: