Opini

SEKOLAH BUKA KETIKA KURVA BELUM MELANDAI, AMANKAH?

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan  new normal di beberapa daerah. Bersamaan dengan itu sekolah rencananya juga akan di buka kembali, padahal grafik Covid-19 hingga saat ini masih terus meningkat, belum menunjukan tanda-tanda melandai.

Sejumlah daerah sudah mulai mempersiapkan berbagai protokol kesehatan, seperti mengatur jarak tempat duduk, membentuk satgas Covid-19 di lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas sanitasi.

Namun hingga hari ini belum ada pernyataan resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Dilansir dari CNN Indonesia (6/6/2020), sejumlah pihak menantikan sikap tegas dari Mendikbud, terkait dengan wacana pembukaan sekolah menyambut new normal life di tengah pandemi Covid-19.

Orang tua pun ikut resah, karena faktanya anak-anak yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia cukup besar. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti ada sekitar 831 anak Indonesia yang terinfeksi, dengan rentang usia 0-14 tahun (data Kementerian Kesehatan, 23 Mei 2020).

Kebijakan new normal yang diikuti dengan pembukaan kembali sekolah, ternyata tidak diimbangi dengan validasi data yang akurat dan mengesampingkan sudut pandang sains. Namun lebih mempertimbangkan segi ekonomi maupun politik semata, dibandingkan aspek kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Hal ini memunculkan sikap frustasi di tengah masyarakat, sehingga sempat ramai dengan munculnya  #IndonesiaTerserah, juga adanya petisi  penolakan anak masuk sekolah ketika  pandemi belum usai.

Dalam sistem demokrasi yang mengadopsi paham kapitalis, semua kebijakan yang diambil selalu memperhatikan untung dan rugi dari sudut pandang ekonomi, serta mementingkan para pemilik modal. Kebijakan ini tentu sangat berbahaya, dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dari kewajiban mengurus rakyatnya, sampai tega mengorbankan nyawa rakyat  demi berputarnya roda perekonomian yang sempat lumpuh akibat pandemi.

Lalu bagaimana Islam menyikapi pandemi? Dalam Islam  para pakar di berikan kewenangan penuh untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait pandemi yang sedang terjadi berdasarkan pada nash syara (al-qur’an, Sunah, Ijmak, Qiyas). Hal ini bisa kita lihat pada masa khalifah Umar bin Khathab, ketika terjadi wabah Tha’un, Beliau memerintahkan Amr bin Ash untuk menganalisis wabah tersebut. Akhirnya di temukan solusi yaitu dengan melakukan karantina (membatasi interaksi), karena sifat penyakit tersebut mudah menular melalui kontak fisik.

Islam juga memberikan support dana secara maksimal, untuk mendukung pengembangan sains dan teknologi. Hal ini meliputi fasilitas pendidikan, pembiayaan, tenaga pendidik yang kompeten, perpustakaan yang memadai, serta mendirikan  balai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja di dukung oleh sistem perekonomian yang kuat dan independen.

Setiap muslim wajib memahami hukum syara sebelum melakukan suatu amal. Rasulullah telah mencontohkan untuk memperhatikan pendapat ahli terkait permasalahan yang berhubungan dengan pemikiran, strategi, dan perkara yang memerlukan pertimbangan para ahli. Islam juga melarang seseorang yang melakukan aktivitas yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya “Barang siapa membahayakan dirinya seorang muslim, maka Allah pasti membahayakan dirinya, dan barangsiapa menyengsarakan seorang muslim maka Allah pasti menyengsarakannya” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Maka sudah selayaknya sebelum mengambil keputusan besar, para pemegang kebijakan memperhatikan pendapat para ahli yang memahami persoalan ini, baik itu ahli epidemiologi, ahli virologi maupun tenaga medis. Hal ini untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, karena setiap kebijaksanaan pasti akan dimintai pertanggung jawaban. [Wallahu a’lam bissawab]

Oleh: Sri Purwanti, Amd.KL (Pegiat Literasi, Founder Rumah Baca Cahaya Ilmu)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: