Opini

SEBARAN LEWAT UDARA, PEMBUKAAN EKONOMI BISA JADI LEDAKAN BENCANA

Para ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Selasa (7/7/2020) mengakui semakin banyak bukti bahwa virus corona dapat menyebar melalui udara dan sedang mempersiapkan laporan singkat tentang hal itu. Setelah sebelumnya World Health Ogranization (WHO) membantah COVID-19 bisa menular melalui transmisi udara. Kini, WHO mengakui hasil investigasi dari 239 ilmuwan dari 32 negara bahwa virus corona menyebar lebih luas di udara (airborne) (farmasetika.com, 8/7/2020).

Penularan lewat udara terjadi ketika kita menghirup virus atau bakteri yang dibawa oleh partikel yang melayang di udara selama berjam-jam. Ini artinya virus corona bisa menyebar melalui partikel kecil yang diproduksi ketika berbicara atau bernapas.

DirJen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemi itu terus meningkat dan belum mencapai puncaknya. Tedros mencatat diperlukan waktu selama 12 minggu bagi dunia untuk mencapai angka 400.000 infeksi COVID, tapi akhir pekan ini saja, tercatat lebih dari 400.000 infeksi terjadi di seluruh dunia (akurat.co. 8/7/2020).

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah membuka perekonomiannya dan menuju New Normal?

Dilansir dari BBC.com (Senin, 7/20), Bali berencana menerima kembali wisatawan dalam negeri pada akhir bulan Juli, beberapa bulan setelah ditutup untuk menekan penyebaran wabah Covid-19. Sedangkan wisatawan asing akan dibolehkan berkunjung ke Bali mulai September mendatang.

Kota lainnya juga mulai membuka pariwisatanya. Dikutip dari torto.id (Selas, 7/20), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengizinkan kabupaten/kota membuka kembali objek wisata. Sultan berharap dengan begitu perekonomian tetap tumbuh. Kegiatan ekonomi dan pencegahan COVID-19 akan berjalan beriringan karena menurutnya tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia kesulitan mengatasi krisis ganda ekonomi sekaligus kesehatan publik akibat pandemi virus corona. Tak ayal, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ‘New Normal’ demi menggenjot perekonomian tanah air yang terus merosot.

Namun, langkah ini justru disebut sebagai upaya kesengajaan yang menyesatkan dan mengaburkan tingginya risiko epidemi oleh sebuah media internasional, Asia Times. Disebutkan bahwa para ahli telah memperingatkan pendekatan prematur untuk memulihkan ekonomi ini berisiko mengekspos rakyat Indonesia ke wabah lebih lanjut dan gangguan ekonomi jangka panjang yang lebih dalam.

Jika pembukaan kembali ekonomi, bersama dengan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, tidak dibarengi dengan langkah-langkah yang memperkuat sistem perawatan kesehatan, hal ini dapat mengarah ke ‘ledakan infeksi’.

Bagaimana seharusnya penangan yang tepat. Sebagai seorang muslim tentu harus memandang persoalan dapat diselesaikan dengan kacamata Islam.

Adapun jika situasi pandemi seperti saat ini, Islam akan lebih mengutamakan rakyat terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Mengingat berwisata termasuk kebutuhan tersier, maka tidak terlalu diprioritaskan. Hal ini dikarenakan tugas seorang pemimpin dalam Islam jelas, yaitu mengurusi urusan rakyat.

Bila ditelaah secara mendalam dan menyeluruh, ini adalah buah yang pasti dari sistem kehidupan sekuler. Khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme sebagai unsur utama pembentuk sistem kesehatannya.

Aspek batil tersebut mendukung sepenuhnya konsep kapitalisme dalam pencegahan penanggulangan wabah, yang justru memfasilitasi wabah meluas dengan cepat. Utamanya ketika konsep sahih penguncian wabah di areal asalnya (lockdown) tidak dianggap.

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas pondasi akidah Islam. Ini adalah akidah yang haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya, peraturan yang terpancar dari akidah Islam, seperti sistem ekonomi Islam, memiliki karakter yang khas dan manusiawi.

Dalam konteks negara, kegiatan ekonomi merupakan salah satu wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Inilah tugas umum negara. Untuk merealisasikannya, negara menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Yang lebih penting lagi, Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Karena Islam memiliki sumber pendapatan lain dengan memaksimalkan pengelolaan SDA. Selain itu ada kharaj, jizyah, dan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai pemasukan APBN.

Tidak hanya itu, wabah ini juga menegaskan bahwa peradaban yang dibangun di atas fondasi sekularisme, yang menyingkirkan eksistensi Allah Subhanahu Wa Ta’ala justru berbahaya bagi kesehatan, nyawa umat manusia dan perekonomi sehingga sudah saatnya untuk diakhiri.

Sehingga, kembali kepada pangkuan kehidupan Islam, yakni Khilafah adalah kewajiban syar’i dan kebutuhan mendesak. Inilah pesan penting berikutnya bagi Indonesia dan dunia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (TQS Al Anfaal: 24). [Wallahu a’lam]

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. (Aktivis Muslimah Surabaya)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: