Opini

REVISI PRESIDENTIAL THRESHOLD, AROMA BUSUK QUO OLIGARKI REZIM DEMOKRASI

Langkah baru diambil oleh pemerintah dengan merevisi Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur besaran angka ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Dengan menaikkan ambang batas menjadi 7% untuk melenggang ke Senayan. Dalam Position Paper berjudul Pemilu Nasional Serentak 2019 menyebutkan ambang batas tersebut adalah anomali dalam sistem presidential yang merefleksikan praktik presidential bernuansa parlementer (news.detik.com)

Praktik ini membuat kabinet dikendalikan oleh parlemen yang berasal dari partai mayoritas. Dengan anggota mayoritas kabinet yang menjadi penguasa di parlemen. Sistem parlementer dapat memiliki presiden yang berwenang terhadap jalannya roda pemerintahan. Kenaikan ambang batas pemilihan menjadikan bunuh-membunuh partai semakin sengit untuk menduduki kursi kepemimpinan. Dilansir di Detik.com Jubir Gerindra, Habiburrokhman mengingatkan bahwa kenaikan ambang batas ini dapat menghanguskan aspirasi dan suara rakyat.

Dominasi oligarki politik menemui babak baru untuk terus mempertahankan status Quo kekuasaan atas negeri serta menggeser partai lain untuk bersaing mendapatkan kursi kepemimpinan. Polarisasi mulai mendominasi aura perpolitikan pada masa krisis pemilihan presiden ala kapitalistik.

Alih-alih sibuk untuk menangani pandemi yang terus meningkat para petinggi negeri justru sibuk mempertahankan kekuasaannya agar terus bertahan. Pola yang dimainkan oleh penguasa menjadi aroma busuk untuk memonopoli kekuasaan dengan kediktaktoran. Menyingkirkan aspirasi rakyat yang memang telah antipati dengan penguasa.

Penguasa menjadikan kekuasaan hanya sebagai alat untuk mempermudah kepentingan dan kelompoknya. Mendiskriminasi suara masyarakat yang kini semakin gerah dengan rezim kufur yang terus menyiksa. Tudingan anti pancasila dan NKRI serta radikalisme disematkan pada rakyat yang menginginkan syariat Islam diterapkan sebagai aturan kehidupan.

Bahwa akar masalah dari buruknya kehidupan adalah dengan diterapkannya sistem kapitalisme yang hanya menginginkan kekuasaan materi dan menjadikan solusi Islam musuh bagi para penguasa.

Sesungguhnya, Undang-Undang yang diterapkan oleh rezim adalah peraturan penuh dengan oligarki yang menguntungkan kapitalistik dan mendiskriminasi Islam sebagai satu-satunya agama yang memberikan problem solving terhadap pemerintahan termasuk kepada pemilihan pemimpin negara. ┬áKembalilah kepada Islam yang jelas aturannya dan jelas solusinya. [Wallahua’lam bis showab]

Oleh : Afra Salsabila Zahra (Aktivis Remaja)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: