Opini

POLEMIK SINETRON DARI JENDELA SMP

Penayangan sinetron Dari Jendela SMP yang diadaptasi dari cerita novel karya Mira W di sebuah stasiun televisi swasta nasional masih jadi perdebatan publik. Sejumlah warganet menilai, cerita novel terlalu vulgar dan tidak pantas diangkat ke layar kaca, lantaran terdapat kisah kehamilan di luar pernikahan pada seorang gadis belia.

Sinetron Dari Jendela SMP sendiri telah tayang perdana di stasiun SCTV pada Senin sore, 29 Juni 2020 pukul 18.25 WIB. Plot cerita dalam drama ini diangkat dari novel berjudul sama karya Mira W yang populer 37 tahun silam.

Menanggapi hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun menggelar pertemuan dengan perwakilan SCTV selaku stasiun yang menayangkan sinetron tersebut. Tepat setelah menerima perwakilan SCTV di kantornya, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Mimah Susanti mengatakan, penayangan sinetron adaptasi dari novel yang sudah dikenal luas oleh publik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (tagar.id, 30/6/2020)

Sinetron Dari Jendela SMP oleh sebagian masyarakat dianggap film yang tidak pantas untuk dikonsumsi khalayak umum karena adanya adegan-adegan dewasa yang dipertontonkan serta menggambarkan kehidupan para remaja dengan pergaulan bebasnya. 

Para orang tuapun menjadi risih dan miris melihat anak-anak bau kencur ini sudah bicara cinta. Tau apa mereka tentang kehidupan rumah tangga yang penuh dengan lika liku kehidupan dan tanggung jawab? Tau apa mereka tentang kesetiaan dan kepatuhan seorang pasangan terhadap pasangan lainnya? Berangkat sekolah aja masih minta uang saku.

Maka sangat disayangkan jika sinetron semacam ini bisa tayang dihampir seluruh rumah-rumah penduduk Indonesia dan lolos oleh lembaga sensor Indonesia dan KPI. Sehati-hati apapun penayangannya, tetap saja nilai-nilai liberal yaitu kebebasan dalam pergaulan tengah dipromosikan di dalam film ini.

Industri perfilman yang seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat justru menjerumuskan generasi pada pergaulan bebas. Industri perfilman seharusnya menjadi wasilah untuk terwujudnya rahmat bagi seluruh alam namun dalam kendali sistem yang memiliki landasan sekularisme industri perfilman dimaknai sebagai sarana untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, walaupun membawa kerusakan.

Selama ada yang berminat dan menjanjikan keuntungan, film akan dibuat dengan judul dan trailer yang menjual, ditambah lagi tidak adanya regulasi yang membatasi industri film saat ini.

Bahkan sebaliknya, didukung oleh pemerintah sebagai industri kreatif yang menggiurkan. Industri media yang memanfaatkan kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0 sungguh dianggap sebagai sumber pundi-pundi emas pada negara kapitalis yang mengendalikan bisnis ini. 

Artinya rezim saat ini tidak berdaya mengendalikan arus liberalisasi yang menghancurkan generasi melalui perfilman. Masyarakat yang miskin Iman pun dibiarkan untuk berperang melawan bombardir virus nilai-nilai yang merusak dan sajian intensif media yang mendorong kemaksiatan.

Sistem demokrasi liberal, menjadikan media massa menjadi alat destruktif untuk menghancurkan nilai-nilai Islam, dan membejatkan moral. Karenanya seruan penyadaran itu wajib ditujukan untuk mewujudkan lembaga penyiaran atau media massa sesuai dengan ketentuan Islam, dengan terlebih dulu merealisasikan adanya khilafah Islam yang dengannya terwujud lembaga dan media massa Islam yang konstruktif membangun peradaban hidup yang mulia.

/Fungsi Media Massa Dalam Islam/

Dalam Islam ketika menggunakan media massa seperti film harus diselaraskan dengan pembinaan generasi sesuai dengan tujuan pembentukan kepribadian Islam dalam diri mereka. Sebab media massa merupakan media komunikasi yang berfungsi dalam menciptakan sebuah opini publik yang kemudian menjadi opini umum.

Film dalam sistem Islam adalah dalam rangka dakwah dan edukasi bagi rakyat. Berisi konten-konten yang mendidik, berisi hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana kehidupan bernegara yang baik dan lain sebagainya.

Media massa daulah Islam adalah mercusuar negara dalam propaganda dakwah menebar risalah Islam yang menjadi Rahmatan lil ‘Alamin, sehingga dengannya memudahkan untuk menggabungkan negeri-negeri Islam menjadi bagian integral dari Khilafah Islam. 

Media pun memiliki fungsi edukasi kepada publik tentang pelaksanaan kebijakan dan hukum Islam di dalam negara. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada khalifah, karena fungsi pentingnya itu. Dalam fungsinya sebagai alat propaganda dakwah dan jihad, hal ini berkaitan dengan informasi penting yang terkait dengan militer dan yang terkait dengannya, semisal mobilisasi tentara, perundingan, aktivitas intelejen, dan sejenisnya yang tentunya menjadi kewenangan pemimpin untuk menyiarkan atau tidak informasi tersebut.

Oleh karena itu negara memiliki peran utama dalam mengendalikan produksi film dan tidak boleh berlepas tangan dalam urusan media massa. Ini hanya akan terjadi jika negara menjadikan keimanan sebagai pondasi pemerintahannya. Negara seperti inilah yang dinamakan Khilafah [Wallâhu a’lam bishshawâb]

Oleh: Nabila Zidane (Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: