Opini

Penanganan Korupsi Tak Cukup Hanya Memperkuat Lembaga Anti Korupsi

Penegakan hukum di negeri ini masih dipertanyakan keadilannya. Tak terkecuali juga hukum yang terkait dengan korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serius menangani korupsi. Kurnia Ramadhana menyoroti KPK dalam penanganan korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Menurutnya kasus korupsi bansos seharusnya menggerakkan KPK untuk menindaklanjutinya sebab ini adalah korupsi yang paling keji (pikiranrakyat-Tasikmalaya.com/12/02/2021).

Dikutip dari akun twitter @MataNajwa pada Kamis, 11 Februari 2021, Kurnia Ramadhana menyampaikan “Kami lihat gak ada keseriusan KPK. Jangan sampai ada oknum di internal KPK yang berupaya melokalisir kasus ini hanya berhenti di Juliari. Kami yakin ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini.” Mantan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah pun juga mempertanyakan mengapa Indeks Persepsi Korupsi menurun dari tahun sebelumnya.

Kasus korupsi yang melanda Indonesia semakin menegaskan betapa parahnya masalah korupsi di negeri ini. Keberadaan KPK pun hingga hari ini terus dipertanyakan, apakah mampu memberantas korupsi atau justru menimbulkan masalah. KPK dibentuk di masa Presiden Megawati dan semakin eksis di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena mampu menguak beberapa skandal mega korupsi. Hanya saja, kesan tebang pilih kasus masih terasa kental. Pasalnya KPK tak mampu menguak mega korupsi BLBI yang berkaitan dengan rezim berkuasa saat itu.

Begitupula posisi KPK di era Presiden Jokowi semakin melemah akibat adanya revisi RUU KPK yang justru melemahkan fungsi KPK. Kini KPK seolah berada di bawah bayang-bayang oligarki kekuasaan. Hal ini terbukti dengan betapa sulitnya menggeledah kantor partai yang sedang berkuasa dan lambannya KPK menangangi kasus Harun Masiku dan eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi seolah-olah nihil tak ada hasil yang signifikan. Persoalan korupsi memang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan KPK. Sebab, suburnya praktik korupsi di negeri ini adalah karena penerapan sistem sekuler yang kapitalistik.

Solusi satu-satunya untuk menghentikan korupsi adalah dengan mengganti penerapan sistemnya dengan sistem Islam. Dalam Islam ada mekanisme untuk mencegah dan menghentikan korupsi sehingga semua jalur menuju korupsi akan ditutup. Motif kerakusan harta akan dibabat dengan penegakan hukum atas korupsi. Syariah Islam memberi batasan yang jelas dan terperinci terkait harta kepemilikan para pejabat. Harta yang diperoleh dari luar gaji negara atau pendapatan mereka akan diposisikan sebagai kekayaan gelap (ghulul). Yang termasuk kekayaan gelap pejabat negara adalah suap, gratifikasi, komisi, dan korupsi.

Pertama, Islam telah mengharamkan segala bentuk suap atau risywah untuk tujuan apapun. Suap adalah memberikan harta kepada pejabat untuk menguasai hak dengan cara batil atau membatalkan hak orang lain atau agar haknya didahulukan daripada orang lain. Dalam hadist disebutkan bahwa 

“Rasulullah SAW telah melaknat penyuap dan penerima suap” (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Praktik suap ini banyak terjadi, seperti halnya kasus Harun Masiku, kader PDIP yang terlibat suap Komisioner KPU (detiknews.com)

Kedua, dalam Islam pejabat negara juga dilarang menerima hadiah (gratifikasi). Nabi SAW pernah menegur amil zakat yang terbukti menerima hadiah saat bertugas dari pihak yang dipungut zakatnya. Rasulullah SAW bersabda

“Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang diambil selain itu adalah kecurangan” (HR. Abu Dawud)

Dalam hadits lain beliau juga bersabda “Hadiah yang diterima oleh penguasa adalah kecurangan” (HR. Al-Baihaqi)

Ketiga, yang termasuk kategori kekayaan gelap pejabat adalah yang didapatkan dari komisi/makelar dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. Komisi sebenarnya adalah sesuatu yang halal dalam muamalah. Namun, jika seorang pejabat menggunakan kedudukan atau kekuasaannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis atau ia mendapat komisi dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram. Dalam dunia bisnis kapitalis seolah menjadi kewajiban bahwa pengusaha harus memberikan komisi sebagai upeti kepada para pejabat agar mereka mendapatkan proyek.

Keempat, Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. Korupsi termasuk tindakan kho’in atau pengkhianatan. Korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki pejabat negara dengan sewenang-wenang baik dengan cara memanipulasi atau melakukan tekanan kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta yang bukan haknya.

Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, suap, penerima komisi haram, dan penerima gratifikasi. Hukuman itu berupa ta’zir atau sanksi yang jenis atau kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa dimulai dari yang paling ringan, yaitu sekedar nasihat atau teguran dari hakim. Hukuman ta’zir juga bisa berupa penjara, pengenaan denda, pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan.

Selain itu, agar kekayaan gelap atau ghulul pada pejabat negara mudah teridentifikasi maka sistem Islam melakukan pencatatan dan penghitungan jumlah harta pejabat sebelum menjabat dan melakukan perhitungan setelah menjabat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab r.a.

Memberantas korupsi dalam sistem kapitalisme adalah suatu hal yang utopis. Hanya dengan penerapan sistem Islam, korupsi dapat diberantas dengan tuntas karena dibangun atas ketaqwaan individu. Berjalannya kontrol dari masyarakat dan pelaksanaan hukum yang berasal dari wahyu Sang Pencipta kehidupan oleh negara mampu memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. [Wallahu’alam]

Oleh : apt. Yuchyil Firdausi, S.Farm (Praktisi Kesehatan)

0Shares

Tinggalkan Balasan