Opini

NYAMANKAH MENJILAT LUDAH SENDIRI, SAMPAI KAPAN?

Setelah sempat menolak, kini Gubernur Sultra, Ali Nazi  dan DPRD yang sempat satu suara, kini mengizinkan 500 TKA China bekerja di Konawe yang akan membangun smelter di daerahnya. Apa gerangan yang bisa merubah pendapatnya? Nyamankah menjilat ludah sendiri, sampai kapan? Padahal mereka awalnya berpihak pada penolakan rakyat karena sedang berjuang melawan Covid-19 lebih penting. Ali memperbolehkan masuknya 500 TKA asal China itu karena sudah ada izin dari pemerintah pusat. “Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat,” (KOMPAS.com, 16/6/2020).

Para TKA asal China itu akan dipekerjakan di  Virtue Dragon, smelter nikel terbesar RI.  Lebih lanjut, Ali menilai, kedatangan para pekerja asing itu untuk mendukung investasi yang ada di Sulawesi Tenggara. “Sehingga pasca-Covid, kita bisa bangkit,” kata Ali. Ini sejalan dengan pendapat Luhut, bahwa 500 TKA China itu dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan smelter.

Mudahnya keputusan berubah, padahal urusannya jika pemimpin yang bicara tak akan semudah membalikkan tangan. Akan ada sekitar 3.000 pekerja lokal terancam dipecat . External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto mengatakan, para TKA tersebut sedianya akan mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. Pengerjaan tungku smelter tersebut diklaim dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Namun itu jika para TKA sudah menyelesaikan tugasnya. Artinya tetap saja peluang terbesar diberikan kepada asing (Kompas.com, 11/5/2020).

Entahlah, terbuat dari apa hati para penguasa? Padahal mereka ada di posisi sekarang karena partisipasi umat melalui para wakilnya di parlemen. Jelas ini telah terjadi pengkhianatan amanah wakalah atau perwakilan. Mana mungkin rakyat mewakilkan suaranya untuk kemudian para pemangku kekuasaan ini bisa seenaknya mengeluarkan kebijakan zalim? Terlebih jika alasan utama beralihnya sikap karena pertimbangan ekonomi. Sangat bertentangan dengan semua sila dan UUD 1945 yang mereka disumpah jabatan untuk mentaatinya.

Pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika kemudian ada pelanggaran terhadap pasal ini kepada siapa rakyat harus mengadu?

Islam sangat menentang sikap seorang pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, terutama mereka yang hanya menginginkan selamat didunia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad)
Namun ibarat mengharapkan seekor unta masuk ke lubang jarum, pemimpin itu tak mungkin lahir dari sebuah sistem yang sudah cacat sejak awal, Demokrasi. Sebab landasannya adalah sekuler, bagaimana bisa menjadi rujukan jika ia sudah memisahkan agama sejak awal dan menganggap akal manusia lebih baik dari wahyu Allah SWT. [Wallahu a’ lam bish showab]

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: