Opini

NASIB GURU DALAM SISTEM KAPITALIS

Forum guru yang tergabung dalam Delegasi Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia mengeluhkan penghentian tunjangan profesi yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Para guru ini mengadu langsung ke Komisi X DPR.

Penghentian tunjangan profesi diketahui melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020. Tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama (SPK).(cnbcindonesia.com, 17/7/2020)

SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia baik berbentuk formal maupun non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Selain itu sekolah SPK juga biasanya memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan sekolah nasional. Pasalnya untuk menjadi guru di SPK biasanya harus memiliki dua sertifikasi yakni dari Indonesia dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) sebelum bisa mengajar. Oleh sebab itu tunjangan SPK karena dari sisi pembiayaan dan gaji harusnya lebih tinggi sehingga kesejahteraan guru SPK mungkin jauh lebih sejahtera dibanding guru-guru di sekolah nasional 

Meskipun demikian, hal tersebut dikeluhkan oleh forum komunikasi guru SPK Indonesia. Mereka mendesak menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim membatalkan peraturan sekjen Kemendikbud tersebut dan mengembalikan hak para guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Padahal kebijakan tunjangan profesi untuk guru dan dosen bersertifikasi telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan adalah hak semua tenaga pengajar yang telah mendapat sertifikasi sesuai amanah, maka mereka berhak atas pemberian tunjangan profesi guru tanpa diskriminasi.

Polemik ini sebenarnya telah menunjukkan kegagalan negeri ini dalam menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan. 

Sebagai institusi pelayan rakyat, negara sudah seharusnya menjamin terciptanya pendidikan yang berkualitas secara mutlak. Mulai dari menjamin fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan termasuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dengan gaji yang cukup. Namun nyatanya, saat ini pendidikan justru sebagai komoditi komersil dengan terlibatnya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Komersialisasi ini berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan, baik dari segi fasilitas pendidikan termasuk tenaga pendidiknya. Perbedaan ini tentu akan berimbas pada besarnya gaji yang akan diperoleh bahkan sekalipun negara memberikan jaminan tunjangan kepada guru, masih juga terjadi diskriminasi.

Sebenarnya kegagalan ini tidak lepas dari sistem keuangan negara saat ini yang bertumpu pada sektor pajak dan hutang. Inilah ciri negara yang berada dalam cengkraman sistem kapitalis. Negara memiliki sumber daya alam yang melimpah namun justru diberikan kepada asing. Alhasil mereka tidak mampu menopang jaminan pendidikan yang membutuhkan dana besar, artinya dalam memberi tunjangan kepada tenaga pendidik diperlukan sistem keuangan yang tangguh sehingga negara bisa memberikan jaminan tersebut.

/Negara Sebagai Penyelenggara Pendidikan/

Negara harus menyusun materi pengajaran secara lengkap dan efektif sesuai jenjang usia. Bobot materi tsaqofah Islam dan ilmu-ilmu terapan atau umum harus seimbang. Ilmu-ilmu yang mengasah kecakapan hidup pun harus selalu menyertai dalam rangka membentuk kepribadian Islam.

Dalam sistem Islam yaitu Khilafah penyelenggaraan pendidikan berkualitas merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai, seperti; gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran dan lain sebagainya, termasuk tanggung jawab ini menjamin kesejahteraan guru.

Jaminan tersebut direalisasikan dengan memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Para sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah atau gaji kepada tenaga tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara khilafah di seluruh strata pendidikan.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al-wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar Bin Khattab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas, jika 1 gram emas Rp. 613.000, maka ekuivalen dengan Rp. 2.605.250, sehingga gaji seorang guru adalah 15(dinar) x 2.605.250 = Rp. 39.078.750). 

Perhatian Khalifah bukan hanya tertuju pada gaji pendidik dan biaya sekolah saja, tetapi juga sarana-sarana fisik lainnya yang mendorong terlaksananya program pendidikan seperti buku-buku pelajaran sekolah atau kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar, audiotorium, tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan di dalam negara khilafah seluruhnya diambil dari Baitul Mal yakni dari kepemilikan negara serta pos milkiyyah ‘amah atau hasil pengelolaan sumber daya alam. Dana dari kedua pos ini sangat mumpuni untuk menjamin ketahanan keuangan negara untuk menjamin kesejahteraan pegawainya, sekalipun dalam kondisi pandemi .

Oleh karena itu kualitas pendidikan negeri dalam masa khilafah jauh lebih berkualitas daripada pendidikan swasta dalam masa demokrasi. [Wallahu a’lam bishshawab]

Oleh: Nabila Zidane (Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: