Opini

NASIB BURUK PENAMBANG LOKAL PASCA PELARANGAN EKSPOR NIKEL

Tak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang tersimpan hampir disetiap jengkal bumi pertiwi. Ada emas di Papua, batu bara di Kalimantan, dan nikel di Sulawesi. Namun sayang, banyaknya barang tambang berharga tersebut tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak mendapat pengaruh berarti, kecuali hanya sedikit atau sebagian kecil saja. Kehidupan pribumi di Morowali, Sulewesi Tengah misalnya, mereka mengaku kesulitan mendapatkan peluang kerja dibeberapa perusahaan tambang di sana. Kalaupun mereka terlibat, sebagian besar adalah sebagai buruh kasar saja, misalnya bekerja sebagai penambang nikelnya.

Para penambang biasanya mengumpulkan hasil tambangnya berupa “bahan mentah” yang siap diekspor keluar negeri. Namun sekarang mereka harus gigit jari, sebab pemerintah baru saja menghentikan ekspor nikel dengan alasan yang dianggap merugikan penambang lokal. Alasannya sangat diplomatis dan lagi-lagi diklaim akan memberikan ruang yang besar untuk menguntungkan para korporat pemegang saham-saham raksasa di beberapa perusahaan. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan alasannya adalah hilirisasi alias proses nilai tambah harus diutamakan. Dia menilai nikel harus diproduksi menjadi produk “jadi” yang memiliki nilai rupiah yang tinggi. (detikFinance, 5/6/2020)

Kebijakan ini membuat penambang nikel tidak bisa lagi menjual hasil tambangnya. Kalaupun mereka mau mengirimkan ke smelter juga tidak bisa sebab kadar nikel yang baru ditambang kualitasnya 1,7%, sedangkan smelter dalam negeri hanya menerima kualitas nikel dengan kadar 1,8%. Kritik juga datang dari Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Mardani sebagai ketua umum meminta pemerintah agar menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM), dan ia mengatakan ini sedang diperjuangkan agar HPM dipatok sehingga tidak merugikan penambang dan smelter.

Keputusan pemerintah menyetop ekspor nikel dengan alasan hilirisasi memang bukan perkara mengejutkan. Sebab ini sejalan dengan revisi UU minerba yang disahkan secara diam-diam dipertengahan mei 2020 lalu. Revisi UU ini memang sudah banyak menuai protes karena dianggap hanya akan menguntungkan para pemegang izin raksasa (investor asing) yang secara bersamaan justru akan merugikan pertambangan yang bekerja mengambil material tambang mentah. Lihat saja keputusan dihentikannya ekspor nikel dengan alasan membutuhkan pengolahan, ini justru telah menjadi kunci yang akan membuka pintu masuk para investor sekaligus TKA (Tenaga Kerja Asing) ke dalam negeri. Dengan alasan dana pengolahan sekaligus kualitas teknologi mumpuni, secara otomatis telah menunjuk mereka sebagai mitra yang harus diterima masyarakat Indonesia dengan lapang dada. Sehubungan dengan itu, dapat dipastikan kebijakan ini hanya akan menguntungkan para investor asing sekaligus TKA yang dipekerjakan ditempat pengolahan nikel (perusahaan milik swasta) nantinya.

Begitulah kejamnya UU minerba produk sistem kapitalisme yang sudah cacat dari dasarnya. Berbeda dengan sistem Islam, kekayaan alam milik umum pengelolaannya diberikan kepada negara, bukan seperti sistem hari ini dengan tidak merasa berdosa malah diserahkan kepada asing. Bahkan asing sangat mendominasi yang membuat pribumi seperti anak tiri. Sumber daya alam yang berada di daerah pemukiman mereka direbut paksa oleh korporat tamak yang menjalin hubungan harmonis dengan penguasa. Kemesraan mereka telah nyata memberikan luka mendalam terhadap penduduk negeri, terlebih masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan. Jangankan untuk menikmati hasil alamnya, untuk sekedar mengambil andil sebagai pekerja di tempat pengolahannya saja mereka tidak bisa. Kalaupun mereka ada kesempatan mengambil tambang (nikel misalnya), hal buruk justru harus mereka terima di tengah peliknya kehidupan hari ini, dimana ekspor nikel dihentikan sepihak oleh pemerintah. Benar-benar zalim.

Pantaslah bahwa kita hanya boleh melirik solusi Islam dalam masalah pengelolaan sumber daya alam. Sebab aturan Islam telah memberi jaminan bahwa hasil dari kekayaan alam milik umum yang dikelola oleh negara akan diberikan kepada rakyat. Bentuknya beragam, bisa dalam bentuk layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau bahkan bantuan langsung tunai untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Maka dapat dipastikan tidak akan ada rasa kecewa rakyat akibat pengelolaan sumber daya alam yang pro asing seperti sekarang. Jelaslah tidak ada jalan keluar bagi Indonesia untuk kembali merebut apa yang menjadi hak dan miliknya kecuali dengan kembali kepada sistem Islam yang agung, yang bersumber dari Zat yang menciptakan bumi dan seisinya. [Wallahua’lam bis showab]

Oleh : Elsa Novia Wita Siregar, S.Si

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: