Opini

LOBSTER DIEKSPOR, RAKYAT TEKOR

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan, kasus dalam perizinan ekspor benih lobster menunjukkan selama ini KKP hanya fokus kepada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas lainnya sektor kelautan dan perikanan nasional. (acurat.co, 27/11/2020)

Lobster mempunyai nilai jual yang tinggi,  banyak permintaan dari berbagai negara baik sebagai konsumsi makanan berkelas maupun untuk dibudidayakan lagi. Tingginya permintaan lobster di pasaran, memicu berbagai pihak untuk meraup keuntungan dengan menekuni bidang ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan pun memfokuskan regulasi ekspor benih lobster ini. Kebijakan pemberian izin sebagai eksportir benih lobster kepada PT Duta Putra Perkasa Pratama tentu berpeluang  untuk panen keuntungan di dalamnya.

Keuntungan dari penanganan potensi kekayaan laut negeri ini semestinya masuk kas negara dan dikembalikan  untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Namun faktanya tidaklah demikian. Justru menjadi ajang korupsi pejabat negeri.

Untuk pelindung diri, kebijakan dibuat berganti-ganti  sesuai menteri. Kalau di era sebelumnya Susi Pudjiastuti pernah melarang ekspor benih Lobster demi menjaga populasi di dalam negeri, dan demi keberlangsungan nelayan dalam negeri. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Menteri KKP no 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri.

Lain lagi pada masa Edhi Prabowo. Larangan ekspor benih lobster atau benur dicabut dengan Peraturan Menteri KKP No 12/Permen’KP/2020 tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Demikianlah kebijakan penanganan potensi kekayaan laut di Indonesia akibat mengadopsi sistem pemerintahan  demokrasi.

Tidak ada pijakan dalam penentuan kebijakan dalam sistem demokrasi. Kebebasan diagungkan. Materi menjadi orientasi. Sehingga pihak mana yang mampu memberikan materi lebih tinggi, dia bisa menguasai dan memonopoli penanganan potensi kekayaan laut di dalam negeri.

Alhasil hanya menguntungkan segelintir pemilik modal berikut jajaran  pihak-pihak yang memuluskan regulasi privatisasi kekayaan laut tersebut. Kepentingan rakyat diabaikan. Rakyat pun tekor alias mengalami kerugian karena kekayaan yang semestinya menjadi haknya telah dikuasai para pemodal.

Lantas bagaimana Islam mengatur hal ini? Islam sebagai ideologi senantiasa menjadikan akidah Islam sebagai standar kebijakan yang melahirkan regulasi. Tak akan dibiarkan ada celah bagi lahirnya pejabat-pejabat korup seperti saat ini.

Islam juga telah menetapkan bahwa kekayaan alam dari air laut termasuk jenis kepemilikan umum yang merupakan hak rakyat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: ” Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Maka tidak boleh negara, individu maupun kelompok individu menguasai, memprivatisasi apa yang menjadi hak rakyat tersebut. Namun negara boleh mewakili rakyat dalam mengolah dan mengatur pemanfaatannya bagi kemaslahatan rakyat.

Dalam sistem Islam, seorang pemimpin negara (Khalifah) akan mewujudkan apa yang telah disabdakan Rasulullah tersebut. Hal ini karena Khalifah menyadari bahwa ia dipilih rakyat karena benar-benar mampu sebagai raa’in. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : ” Imam(Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad). Demikianlah seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun akhirat.

Dengan demikian rakyat tidak akan dirugikan. Sumber daya alam berupa kekayaan laut bisa dinikmati dan diakses seluruh rakyat. Namun untuk bisa mewujudkan semua itu tentunya harus membuang sistem demokrasi yang telah nyata-nyata mendzalimi dan menyengsarakan rakyat, serta mengganti dengan sistem Islam mulia,  yang berasal dari Allah SWT al-Mudabbir. [Wallahu ‘a’laam bish shawaab]

Oleh:   Sumiatun

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: