Opini

LEDAKAN UTANG BIKIN TEGANG

Lagi! Bertambah lagi utang Indonesisa. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral.

Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 (Kompas.com 21/11)

Dikutip dari Liputan 6.com (20/10/20) Bahwa Laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics 2021 menunjukkan data utang negara berpenghasilan menengah dan bawah. Dalam laporan itu, peringkat Indonesia ternyata tinggi, yakni tembus posisi 6 di kalangan negara berpenghasilan menengah dan bawah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (20/11/2020), disepakati adanya perpanjangan masa cicilan utang (CNBCIndonesian 22/11).

Perpanjangan masa cicilan utang tersebut dinamakan Debt Service Suspension Inisiative (DSSI). Kata Sri Mulyani, DSSI adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara rentan, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sulit.

Utang luar negeri merupakan senjata ampuh yang menjadi andalan negara-negara kapitalis dalam menguasi negara-negara berkembang. Utang yang semakin membengkak akan semakin menyulitkan negara peminjam untuk bisa melunasi utangnya.

Allah SWT telah mewajibkan kepada kita, baik selaku individu maupun penguasa di dalam Daulah Khilafah Islamiyah, untuk selalu terikat dengan berbagai transaksi (akad), baik antar sesama kaum Muslim maupun antara kaum Muslim dengan orang-orang atau negara kafir. Dengan catatan, selama transaksi atau akad tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Allah Swt. berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Midah: 1)

Ayat ini berbentuk perintah (dengan kategori wajib) dari Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk selalu menepati transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan.

Sejak sebelum pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia sudah dipastikan sedang lesu. Namun pandemi membuat defisit makin lebar karena penerimaan negara anjlok, sementara kebutuhan anggaran melonjak.

Untuk mengatasi defisit anggaran, cara kapitalisme adalah meningkatkan pajak, berutang dan kadang dengan mencetak uang. Masing-masing pilihan tersebut berisiko besar terhadap APBN.

Khalifah secara syar’i boleh berutang, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah. Haram hukumnya Khalifah mengambil utang luar negeri, baik dari negara tertentu, misalnya Amerika Serikat dan Cina, atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Alasan keharamannya ada dua yaitu  utang tersebut pasti mengandung riba dan pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang.

Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di baitulmal tidak segera tersedia. Tapi utang itu tidak ada hubugannya dengan riba. Tujuannya bukan mencari keuntungan. Negara Khilafah merupakan negara pemelihara rakyat bukan negara pemungut pajak.

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E.

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: