Opini

KETIKA SANG SINGA DIKANDANG LAGI

Habib Bahar bin Smith yang baru saja menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cibinong Bogor Jawa Barat pada hari Sabtu 16 Mei 2020, kini kembali ditangkap, ia diamankan di Pondok Pesantren Tajul Alawin, Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Saat ini Habib Bahar telah berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur sejak Selasa 19 Mei 2020, pukul 02.00 WIB. Ia ditangkap setelah ceramah yang dilakukannya diduga telah menyinggung dan menantang pemerintah dan melanggar ketetapan PSBB. Setelah ditangkap kembali, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengeluarkan surat pencabutan asimilasi.

Penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith ini memang mengundang kontroversi karena alasan tidak masuk akal. Peristiwa inipun menuai dukungan di jagat sosmed dan menjadi trending di twitter, bahkan nama Habib Bahar telah mencapai 17 ribu tweet. Penangkapan Habib Bahar juga dibandingkan dengan pelanggaran PSBB lainnya yang justru tidak ditindak dengan tegas, seperti konser amal BPIP. (viva.co.id, 19/05/2020)

Habib Bahar dikenal sebagai seorang ulama dan pendakwah yang kontroversial. Dalam ceramahnya yang beredar di media sosial, dia kerap melontarkan ceramah yang memprovokasi untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar dengan perilaku yang dianggap tindak kekerasan. Pada 28 November 2018, video ceramah Bahar viral di media sosial. Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas, ia berkata bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi) selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Bahkan Bahar juga menyebut Jokowi sebagai banci dalam video yang viral tersebut. Tak hanya sampai di situ, ia kemudian terjerat kasus penganiayaan pada akhir 2018. Bahar dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh PN Bandung setelah terbukti melakukan penganiayaan. (tribunmanado.co.id, 20/05/2020).

Lagi-lagi penegak hukum menunjukkan sikap tebang pilih terhadap kasus yang melibatkan ulama, dan sayangnya selalu dihiasi fitnah, intrik dan politik. Kebebasan berpendapat ala demokrasi seolah hanya ilusi. Penguasa pun seperti alergi terhadap kritik. Tak terhitung banyaknya kasus sebagai buktinya, termasuk yang menimpa aktivis Islam Ustadz Ali Baharsyah baru-baru ini juga. Seandainya bukan karena remisi kemerdekaan RI, mungkin Ustadz Abu Bakar Baásyir masih menjadi pesakitan hingga sekarang. Belum pulangnya Habib Rizieq Shihab ke tanah airpun masih menjadi misteri yang membayangi kaum muslimin di Indonesia.

Entah sampai kapan ulama dan aktivis Islam akan diperlakukan seperti ini. Alam demokrasi nampaknya tak menyediakan tempat bagi hal-hal yang berbau Islam. Kalaupun ada, mungkin yang sifatnya hanya ibadah ritual saja atau yang tidak mengganggu kepentingan para penguasa. Betapa riuhnya media jika pencitraan negatif terhadap Islam yang mengemuka, sedangkan pencitraan positif terhadap Islam entah lari kemana beritanya. Ya, inilah yang terjadi di negeri kita, negeri dengan mayoritas muslim di dunia. Ironis bukan?

Sesungguhnya ulama adalah orang-orang yang berjuang di jalan Agama melalui ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Nabi dalam menjaga dan mensyiarkan ilmu agama. Mensyiarkan pengetahuan pada umat agar tetap berpegang pada kebenaran Alquran dan As-Sunnah. Ulama berperan mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada umat agar mereka berilmu dalam beramal. Sebab keimanan, ucapan, dan perbuatan apabila dilakukan tanpa disertai dengan ilmu maka semuanya malah bisa menjadi pedang yang menghunus, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Pemahaman dalam urusan agama harus menjadi pendalaman yang mendarah daging. Apalagi ketika kita dihadapkan pada berbagai kewajiban yang menuntut kita untuk mengetahui ilmunya.

Allah SWT Berfirman:
“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. (juga menyatakan yang demikian itu) para Malaikat dan orang-orang yang berilmu..” (QS.  Ali-Imran: 18)

Nabi SAW bersabda :
 “Hendaknya kamu semua memuliakan para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para Nabi, maka barangsiapa memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Al Khatib Al Baghdadi)

Adapun penguasa, ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat yang dipimpinnya.  Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”  (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam penguasa (dalam hal ini pemerintah) maupun ulama sama-sama memiliki posisi yang mulia dan dimuliakan. Keduanya bersinergi membangun peradaban Islam. Penguasa melaksanakan tugasnya sebagai pengatur urusan rakyat, di saat yang sama ulama pun melaksanakan tugasnya mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada umat.

Relasi penguasa dan ulama berjalan harmonis sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam bahwa Khalifah senantiasa memiliki penasehat dari kalangan syaikhul Islam (ulama) ketika beliau merasa perlu meminta pendapat dalam menentukan kebijakan. Para ulama dalam sistem Islam yang notabene adalah mujtahid tak pernah berhenti mencurahkan segenap upayanya untuk melahirkan hasil ijtihad yang menjadi solusi bagi permasalahan umat. Khalifah pun selalu membuka diri ketika ulama mengkoreksi kepemimpinannya, tanpa ada ketersinggungan di antara keduanya. Hal ini bisa terjadi karena penguasa dan ulama dalam sistem Islam bersinergi atas dasar ketaatan kepada Allah swt, bukan karena kepentingan pribadi ataupun duniawi.  Selalu lekat dalam ingatan bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab RA dikisahkan sebagai figur pemimpin yang tegas namun dekat dengan umat. Beliau tak segan meminta nasehat dari umat jika ada kebijakannya yang keliru. MaasyaaAllah.

Demikianlah seharusnya relasi antara penguasa dan ulama, sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin, “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala hal.”  
Wallaahu a’lam.

Oleh:  Lely Herawati (Guru SMK di Kab. Pangkep)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: