Opini,  Tema Bebas,  WCR

JUBEL ONLINE KENA PAJAK?

Pandemi banyak merubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai hal termasuk berbelanja. Berada di tengah wabah yang telah memasuki  bulan keempat, belanja online menjadi kebutuhan bagi setiap orang agar merasa aman dengan hanya memesan dari rumah barang yang diinginkan. Siapa saja akan dapat berbelanja dengan mudah. Tetapi metode pembelian semacam ini tentu akan membutuhkan biaya tambahan sebagai ongkos kirim.

Namun bagi pelaku jubel (jual beli) online akan memasuki babak baru. Aktivitas transaksi berbasis online ini juga dilirik penguasa untuk dipungut pajaknya. Berita yang dilansir Okezone.com (28/05/2020) Pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas pembelian produk dan jasa digital yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020

Pemungutan pajak selalu dilatar belakangi sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan, terlebih saat pandemi yang digadang-gadang untuk memberikan keadilan, kesetaraan berusaha (level playing field) untuk semua pelaku usaha. Lagi-lagi untuk meningkatkan kesejahteran rakyat. Keberadaaan wabah covid cukup sebagai dalih bahu membahu bersama dalam menanggulangi krisis ekonomi yang tengah terjadi.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, di mana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya, mengacu pada Pasal 6 ayat 13a Perpu Nomor 1 tahun 2020. (Okezone.com, 28/05/2020)

Harapan terhadap kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mendapatan negara di tengah guncangan ekonomi global. Lalu apakah benar nanti seluruh pendapat akan dialokasi dalam penanganan dampak wabah corona?

Faktanya bantuan juga tidak dirasakan merata bagi rakyat dan yang pasti keadaan akan semakin sulit. Jika ada kenaikan pajak otomatis tarif harga barang dan jasa juga akan ikut naik. Alih-alih menyejahterakan rakyat namun justru membuat rakyat akan semakin tercekik. Maraknya PHK sulitnya mendapat pekerjaan atau terbatasnya gerak akan mengurangi pendapat rakyat. Hal ini memperlihatkan negara sangat agresif melihat peluang memperoleh pendapat dari rakyat. Ini juga bukti bahwa penguasa tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan financial negara  di tengah sulitnya hidup saat wabah menerpa negara ini.

Bukankah saat wabah seperti ini seharusnya penguasa lebih menunjukkan peranya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Namun hal ini tak akan pernah terjadi dalam sistem negara yang menganut kapitalisme yang menjadikan materi sebagai asas hidup, akan menomor sekiankan dalam mengurus rakyat dengan tulus. Jelas hal ini akan berbeda dengan negara Islam yang menjadikan aqidah Islam sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Sumber pemasukkan dapat berasal dari fai, kharaj, ‘usyur, dan harta milik umum maupun hasil dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh negara. Tak akan pernah terjadi pengelolaan semacam ini jika bukan dengan penerapan sistem pemerintahan Islam. [Wallahua’lam bis showab]

Oleh: Fira Faradillah

0Shares

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: