Opini

IMPOR MENGGILA DI SAAT WABAH, BUKTI NEGARA TAK SIGAP?

Sungguh malang nasib bangsa ini. Kala fokus harusnya tertuju pada penanganan Covid-19, pemerintah malah melanjutkan kebijakan impor beberapa produk kebutuhan lokal, di antaranya garam, bawang putih dan produk sayuran. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengatakan, terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020, yang tadinya hanya berkisar 3 juta – 4,2 juta ton kini menjadi 4,5 juta ton. PT Garam, yang merupakan perusahaan tertua dalam menghasilkan garam, dinilai masih tidak begitu produktif, karena masih menggunakan teknik yang tradisional. Maka dari itu, Kemenko marves meminta kepada PT Garam agar teknik dalam menghasilkan garamnya bisa dilakukan secara modern. (CBNCIndonesia.com, 31/05/2020)

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS). Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. Kementerian Perdagangan memastikan kebijakan impor bawang putih tanpa izin sementara tak akan merugikan petani lokal. (Kompas.com, 25/05/2020)

Selain alasan di atas, ternyata Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. Hal tersebut mencerminkan importasi bawang putih dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, siapa pun dapat melakukan impor bawang putih. Wisnu mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan merugikan petani lokal. Pasalnya, kemudahan importasi hanya berlangsung hingga 31 Mei 2020.(Katadata.com, 23/04/2020)

Berdasarkan paparan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa lonjakan impor terjadi saat pandemi karena dua alasan, yaitu: /Pertama/ klaim bahwa produksi kebutuhan lokal mengalami penurunan. /Kedua/Terjadi pelonggaran terhadap syarat impor meski dibatasi waktu.

Sayangnya, tidak ada sinkronisasi antara sikap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait impor di masa pandemi. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada/kemandirian produksi pangan tak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh Kementerian Perdagangan dan juga kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor. Ya, mereka menjadikan masa pandemi ini sebagai alasan bagi pelonggaran syarat impor.

Inilah realitas yang terjadi di negeri ini. Konsep pengaturan urusan rakyat yang tidak jelas bahkan seolah tidak memihak kepada rakyat. Bagaimana tidak, dikala pandemipun pemerintah masih saja mencari peluang untuk dapat meraup keuntungan dari sektor impor dan memanjakan para pebisnis/pemilik modal (baca: kapitalis). Di sisi lain menurunnya produksi kebutuhan lokal menunjukkan bahwa pemerintah terkesan tidak fokus dalam mengembangkan sektor riil dalam negeri seperti pertanian, perkebunan dan kelautan.

Mengutip tulisan Prof. Dr. Fahmi Amhar dalam mediaumat.news edisi 223 setidaknya ada lima prinsip pokok tentang ketahanan pangan yang pernah dijalankan di masa yang panjang dari Kekhilafahan Islam, dan tetap relevan hingga masa-masa mendatang.

/Pertama/, optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Di sinilah peran berbagai aplikasi sains dan teknologi.

/Kedua/, adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Konsumsi berlebihan justru berpotensi merusak kesehatan (wabah obesitas) dan juga meningkatan persoalan limbah. Nabi juga mengajarkan agar seorang mukmin baru “makan tatkala lapar, dan berhenti sebelum kekenyangan”.

/Ketiga/, manajemen logistik, dimana masalah pangan beserta yang menyertainya (irigasi,pupuk, anti hama) sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada saat ketersediaan mulai berkurang. Di sini teknologi pasca panen menjadi penting.

/Keempat/, prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim dengan mempelajari fenomena alam seperti curah hujan, kelembaban udara, penguapan air permukaan serta intesitas sinar matahari yang diterima bumi.

Kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi sulit.

Menggilanya impor akan terus menggerus negeri ini selama rezim tetap berpegang pada kebijakan ekonomi neoliberal. Untuk menghentikannya dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan rakyat bukan pebisnis, serta sistem ekonomi syariah bukan ekonomi prokapitalis. Mengapa harus ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah bebas dari kepentingan manusia dan terbukti 13 abad lebih berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil.

Dalam ekonomi syariah, kegiatan impor dan ekspor merupakan bentuk perdagangan (tijârah). Di dalamnya praktik jual-beli (buyû) dengan berbagai bentuk dan derivasinya dilakukan. Karena itu, hukum asal perdagangan baik domestik maupun luar negeri adalah mubah sebagaimana hukum umum perdagangan. Hanya saja, tentunya ada perbedaan fakta antara perdagangan domestik dengan perdagangan luar negeri. Karena Khilafah adalah negara yang menerapkan hukum Islam, baik ke dalam maupun ke luar, maka perdagangan luar negeri ini pun harus diatur dengan hukum Islam.

Demikianlah sekelumit pengaturan Islam dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri, khususnya di masa pandemi. Pengaturan yang tentunya memihak rakyat dan tidak terikat dengan kepentingan pebisnis.

Wallaahu a’lam. Oleh: Lely Herawati (Praktisi Pendidikan)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: