Opini

HILIRISASI INDUSTRI: TKA MENGGURITA SINGKIRKAN PEKERJA INDONESIA

Pembahasan mengenai TKA (Tenaga Kerja Asing) tampaknya akan menjadi persoalan yang tidak akan ada habisnya di negeri ini. Kedatangan mereka ke Indonesia seperti sudah terjadwal secara sistematis. Silahkan saja perhatikan ketika ada proyek pembangunan apapun, apalagi di daerah-daerah perindustrian seperti Sulawesi, Kalimantan, bahkan di ujung Papua sana, mereka akan mengisi absensi kehadiran untuk terlibat di dalamnya. Paling mengejutkan lagi adalah TKA yang didatangkan tidak sedikit, jumlahnya ribuan. Padahal disaat yang sama banyak pribumi yang gigit jari karena tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran.

Keberadaan TKA di Indonesia memang bukan perkara yang disembunyikan oleh pemerintah. Sesuai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa ada sekitar 5000 TKA Tiongkok saat ini yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. (DetikFinance, 2/6/2020). Seperti kita ketahui bahwa Morowali adalah salah satu daerah industri di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan untuk mengolah berbagai macam jenis bahan tambang yang tersimpan di perut bumi pertiwi. Itu masih satu daerah, kita belum cek satu persatu perusahaan lain yang ada di daerah berbeda, maka dapat dipastikan jumlah TKA semakin menggurita.

/Nasib Pekerja Lokal yang Tak Berdaya/
Kita juga tidak boleh lupa dengan kesaksian mantan pekerja lokal di perusahaan tambang Morowali  yang pernah ditayangkan secara langsung stasiun televisi TV One di acara ILC (Indonesia Lawyers Club) mengangkat tema mengenai Buruh Lokal vs TKA. Salah satunya adalah Asnan As’ad, seorang pekerja lokal yang mengaku di PHK oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas hanya karena TKA telah didatangkan untuk bekerja disana. Beliau juga menyampaikan beberapa fakta mengejutkan yang mungkin tidak terekspose oleh publik selama ini, bahwa jumlah TKA yang dilaporkan kepublik jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah aslinya.

Sebab menurut pengakuan Asnan, TKA disediakan mess dimulai dari mess A sampai Z yang masing-masingnya memiliki tiga lantai dan setiap lantai ada 20 kamar yang diisi empat orang tiap kamarnya. Hebatnya  mess tiga lantai ini didesign seperti satu lantai, artinya yang nampak di permukaan jika dilihat dari luar hanya lantai tiga, sedang lantai satu dan dua posisinya dibawah (seperti bawa tanah). Itulah sebabnya jika ada sidak, TKA yang diduga ilegal akan disembunyikan dilantai satu dan dua yang tidak semua orang mengetahui kalau di sana adalah tempat berpenghuni. Ini belum terhitung yang menetap di hotel dan masih ada mess-mess yang lain.

Asnan juga menegaskan terkait dengan alasan mendatangkan mereka karena skill yang dikuasai TKA tidak dimiliki oleh pekerja lokal juga tidak sepenuhnya benar. Sebab dia mengatakan pernah terjadi kerusakan pada PLTU di pabrik, ternyata TKA yang diklaim hebat tidak bisa memperbaikinya. Ini baru fakta di Morowali, tentu kejadian yang sama tidak akan jauh berbeda di daerah lain. Pantas saja pekerja lokal seolah tak punya peluang dan kesempatan, ternyata semua sudah direbut para pendatang.

/Kebijakan dan UU Pro Asing/
Sampai hari ini pemerintah masih terus menggagas revisi UU Minerba yang diklaim akan percepat hilirisasi industri. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pernah mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan dapat mengakselerasi hilirisasi industri. Dapat dipastikan ini lagi-lagi akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka kran investasi sebesar-besarnya bagi para pemilik modal yang ingin menanamkan sahamnya. Ini jelas akan menjanjikan beragam keuntungan untuk korporat yang terlibat. Kemudian narasi manis penuh tipuan akan dibangun pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa ini justru akan memberikan dampak positif untuk Indonesia, misalnya dengan pembangunan perusahaan sehingga daya serap tenaga kerja bertambah. Ekonomi masyarakat sekitar perusahaan membaik, kegiatan ekspor barang juga pasti meningkat.

Namun fakta yang terjadi justru selalu menunjukkan hal berbeda. Pembangunan perusahaan akan selalu melibatkan TKA dengan alasan keunggulan kemampuan di bidang teknologi yang tidak dimiliki Indonesia. Apalagi dengan penerapan era industri 4.0, kemampuan TKA selalu dianggap lebih mumpuni. Sehingga keberadaan mereka berkiprah di Indonesia sudah menjadi hal yang wajib dimaklumi. Padahal faktanya tidak sepenuhnya begitu. Ini hanya akal-akalan pemerintah saja untuk memberikan ruang bebas terhadap TKA sebagai wujud pengabdian negara terhadap mereka yang sudah terlanjur menjadi “dewa” penyelamat Indonesia dengan memberi pinjaman hutang.

Lihat saja pernyataan Luhut yang mengatakan hanya ada 5000 TKA asal Tiongkok di Marowali dengan alasan mereka yang mengerti teknologi. Beliau mengatakan TKA akan dipulangkan seiring dengan pembinaan pekerja dalam negeri. Ini juga sepenuhnya tidak bisa kita percaya, sebab asing terlibat diinvestasi yang secara otomatis punya kendali termasuk melibatkan tenaga kerja mereka di perusahaan yang ada di sana. Disaat yang sama kita menyaksikan angka pengangguran justru meningkat, terlebih di tengah pandemi ini.

Pemerintah justru menganaktirikan rakyat pribumi dan memberi perhatian spesial terhadap asing yang bahkan mereka dengan terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap kaum muslim (lihat saja derita muslim Uyghur).

/Pandangan Islam Mengenai Hal Ini/
Inilah yang terjadi jika kita masih diatur dengan sistem kapitalisme yang cenderung menguntungkan para pemilik modal. Tentu ini sangat berbeda dengan negara yang menjadikan Islam sebagai dasar tegaknya pemerintahan. Islam mengaharamkan kerjasama dengan negara yang jelas menyatakan permusuhan terhadap Islam.

Tenaga kerja asing yang ke Indonesia itu didominasi oleh para pekerja asal Tiongkok (Cina). Seperti kita ketahui Cina adalah megara yang secara nyata menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin. Ini begitu jelas terlihat pada peristiwa pembantaian dan deskriminasi muslim Uyghur beberapa waktu lalu bahkan mungkin sampai hari ini. Maka seandainya pemerintahan Islam ada, kerjasama dengan negara Cina mutlak akan dihindari.

Islam juga tidak membiarkan terjadi pengangguran terhadap rakyat dengan alasan tidak memiliki keahlian. Sebab ada kewajiban bekerja dan menafkahi bagi kaum laki-laki yang sudah dewasa. Perintah ini jelas Allah samapaikan dalam Alqur’-an, yang bunyinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (TQS. An-Nisa’ 4: Ayat 34)

Maka di sini negara harus bertanggungjawab penuh menyediakan lapangan pekerjaan. Apabila laki-laki tersebut tidak memiliki keahlian, maka negara juga wajib memberikan pembinaan dan pelatihan. Dengan begitu tidak akan ada alasan bagi pemerintahan Islam mengambil TKA bekerja di negerinya dengan alasan pekerja lokal tidak memiliki keahlian seperti yang dialami Indonesia sekarang. Begitulah luar biasanya sistem Islam apabila berhasil diterapkan.

Maka sudah saatnya kita perjuangkan sistem Islam agar Indonseia bisa mandiri tanpa bayang-bayang asing yang selalu mengintervensi dengan segudang kepentingannya. Ini juga sekaligus akan menyelamatkan Indonesia dari segala bentuk kekacauan yang terlanjur membuat kita tidak bisa berdikari, padahal Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang membuat kita mampu independen dan bergengsi di mata dunia, itu semata-mata jika kita mau diatur oleh aturan Islam secara kaffah. [Wallohu ‘alam]

Oleh : Elsa Novia Wita Siregar, S.Si

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: