Opini

FATAMORGANA FOOD ESTATE, KETAHANAN PANGAN HANYA DENGAN ISLAM

Pemerintah saat ini sedang mempercepat proyek food estate yang digadang-gadang akan menjawab permasalahan ketahanan pangan di Negara Indonesia. Salah satu pulau yang saat ini sedang dikembangkan dalam proyek ini adalah pulau Kalimantan. Pemanfaatan lahan gambut, rawa dan hutan alam menjadi lahan pertanian demi meningkatkan produksi pertanian adalah ide pokok dilaksanakannya program ini. Namun, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, program food estate (lumbung pangan) akan berdampak buruk jika dilakukan dengan mengalihfungsikan hutan alam secara besar-besaran. Menurutnya, food estate tidak menjawab persoalan pangan justru menimbulkan masalah lain yang jauh lebih berbahaya yaitu dampak deforestasi. “Sejarah implementasi food estate di Tanah Air terbilang buruk. Kegagalan dari food estate yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia adalah karena mengingkari kaidah akademis,” kata Dwi, dalam keterangan tertulis, Rabu (03/03/2021) (kompas.com).

Food estate akan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim dunia, karena Indonesia dengan kekayaan hutannya telah menjadi paru-paru dunia. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa proyek ini akan membuka pintu besar penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan segelintir orang. Bukan hanya lahan gambut dan rawa yang akan dialihfungsikan sebagai food estate, bahkan sangat memungkinkan lahan perhutanan berpotensi dibabat habis dan dialihkan menjadi lahan pertanian. Nyatanya  pengalihfungsian lahan perhutanan besar-besaran menjadi perkebunan sawit milik korporasi global sudah bukan menjadi rahasia lagi. Pengalihfungsian ini dengan cepat telah menyebabkan meningkatnya iklim global, kebakaran hutan, bahkan banjir besar yang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan baru-baru ini.

Kajian Madani menemukan hutan alam seluas lebih dari 1,57 juta hektare di dalam daerah alokasi food estate di empat provinsi, berpotensi terancam oleh pengembangan food estate, dan terluas berada di Provinsi Papua. Hampir 41% atau 642.319 hektare dari luas tersebut merupakan hutan alam primer, sementara itu gambut yang bertutupan hutan alam mencapai 730 ribu hektare (51,4%) yang secara tegas keduanya dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai development constraint yang harus dijaga. (https://ekbis.sindonews.com)

Proyek ini berpotensi besar memunculkan terjadinya pembalakan liar besar-besaran pada area perhutanan Indonesia. Alih-alih mewujudkan ketahanan pangan, justru dampak kerusakan luar biasa pada Indonesia dan dunia sudah jelas akan terjadi.

Inilah produk kebijakan kapitalistik yang tak akan pernah dapat menyelamatkan manusia dari keterpurukan. Apalagi proyek ini diserahkan kepada menteri pertahanan secara langsung oleh presiden Jokowi yang terkesan tidak nyambung dengan keahlian sang menteri. Bahkan ada banyak spekulasi publik terkait kebijakan penunjukan langsung ini. Adakah maksud tersembunyi yang sedang direncanakan oleh pemerintah kita?

/Ketahanan Pangan Hanya Dengan Islam/

Berbeda dengan permasalahan rumit pemerintahan kapitalistik yang memicu terjadinya krisis pangan di Negeri ini, yaitu dari sisi distribusi pangan, kebijakan pembangungan, industri, bahkan harga bibit unggul dan pupuk yang semakin tidak logis untuk para petani kita. Islam dalam catatan sejarahnya telah mampu menyelesaikan permasalahan pangan dengan sangat sempurna.

Pemimpin yang dekat dengan Al-Qur’an dan As-sunah paham bahwa amanahnya sebagai pemimpin adalah meri’ayah setiap rakyatnya dengan peri’ayahan yang paripurna, dan peri’ayahannya kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat. Dalam pengaturannya, Islam memakai metode mekanisme pasar maupun subsidi. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dibangun pasar-pasar. Dengan adanya pasar diharapkan distribusi bahan pangan akan merata. Proses ini akan disiapkan pengawas pasar agar tidak ada pedagang atau pemasok yang berbuat nakal alias berani menimbun barang, menaikkan harga, hingga mencekik ataupun berlaku curang dalam timbangan.

Kemudian mekanisme subsidi, negara akan memberikan bantuan pada daerah yang kekurangan pangan dari daerah surplus. Sehingga, tidak ada lagi daerah yang mengalami kelaparan atau kemelaratan. Selain itu negara Islam juga wajib mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko dijajah secara ekonomi dan politik seperti saat ini.

Adanya pembiayaan yang cukup, rincian yang detil, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama. Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Sehingga petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi atau rebutan mendapatkan pupuk, karena semua dijamin negara. Kebijakan pertanian seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh topangan sistem lainnya. Butuh uang banyak untuk biaya. Artinya butuh topangan dari sistem ekonominya. Tentunya kalau mengandalkan sistem ekonomi kapitalis, hasilnya seperti sekarang. Sistem ekonomi yang dimaksud ada dalam Islam.

Sistem ekonomi yang paripurna. Karena kita muslim, maka atas panggilan keimanan selayaknya kita mengambilnya. Pengelolaan sistem ekonomi Islam, dukungan pemerintahan Islam, dan aturan yang hanya bersandar pada Islam, insya Allah swasembada pangan akan terealisasi. Bukan hanya bagi kaum muslim saja, namun bagi seluruh manusia sebab Islam rahmatan lil ‘alamin. Hanya saja, agar sistem ekonomi ini berjalan efektif, harus sepaket dengan sistem lainnya dalam bingkai Khilafah.  [Wallahua’lam bishawab]

Oleh : Maziyahtul Hikmah, S.Si

0Shares

Tinggalkan Balasan