Opini

DAMPAK PEMULIHAN EKONOMI, PEDAGANG PASAR TERINFEKSI

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif corona(Covid-19) di Indonesia. Kemudian, diantara ratusan pedagang yang positif corona tersebut sebanyak 29 lainnya meninggal dunia. Ketua Bidang Keanggotaan DPP IKAPP, Dimas Hermadiyansyah mengatakan, saat ini terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Sebanyak 12,3 juta orang tercatat menjadi pedagang di pasar tersebut. Angka itu belum termasuk para pemasok barang, PKL, kuli panggul, serta jejaring rantai di pasar tradisional (nasional.okezone.com, 13/06/2020)

Sementara itu Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri menilai Pemprov DKI Jakarta khususnya Perumda Pasar Jaya, belum mampu menerapkan sistem protokol kesehatan di pasar tradisional yang berlokasi di wilayah Ibu Kota. Hal itu terlihat dari penyediaan tempat cuci tangan yang masih kurang, meskipun ada pun terkadang tidak ada sabunnya. okezone.com, 19/06/2020.

Banyaknya pedagang pasar yang terinfeksi Covid-19 diduga karena pedagang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kesadaran untuk sering cuci tangan dengan sabun atau pemakaian handsanitizer, selalu mengenakan masker, menjaga jarak masih sering diabaikan. Dari pihak pemerintahpun kurang optimal dalam mendukung sepenuhnya protokol kesehatan yang ditetapkan. Pedagang diminta cuci tangan, sementara tempat cuci tangan yang memenuhi syarat kesehatan disediakan sangat minim, bahkan ada pengunjung pasar yang mengeluh karena tidak menemukan tempat cuci tangan.

Berjubelnya pengunjung pasar pun menjadi sebab masalah yang sulit dihindari dalam menjaga jarak. Ditambah tidak adanya pengawasan yang ketat dari petugas pemerintah. Meski ada aturan wajib mengenakan masker, faktanya kesadaran untuk selalu mengenakannyapun banyak diabaikan oleh pedagang maupun pengunjung pasar. Pun tidak ada sanksi yang tegas. Seolah-olah protokol kesehatan itu hanya sebatas himbauan saja dari pemerintah.

Pemeriksaan kesehatan untuk antisipasi penyebaran coronapun ditolak oleh sebagian pedagang dan pengunjung  pasar, karena dinilai tidak tepat. Sebab tempat pemeriksaannya dilakukan di pasar. Tentu ini dianggap mengganggu aktivitas mereka. Bahkan di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ratusan pedagang dan pengunjung pasar mengusir petugas COVID-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor. Insiden ini terjadi pada Rabu (10/6). kumparan.com, 11/06/2020.

Kurangnya  edukasi dan pendekatan persuasif dari pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu dari sebab-sebab penolakan terhadap petugas Covid-19. Semestinya pemerintah tidak hanya menyediakan sarana tes kesehatan dan himbauan,  namun juga perlu melakukan pendekatan, penyadaran agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Ketidakpatuhan masyarakat  bisa jadi karena mereka lelah dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah, yang sering bertentangan dengan kelangsungan hidup mereka. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tanpa disertai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat tentu membuat mereka cukup tersiksa. Karena disatu sisi harus membatasi diri dari aktifitas sosial, sementara mereka juga mesti mencukupi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.

Penerapan PSBB belum bisa menurunkan angka kasus Covid-19, laju ekonomi negeri terpuruk ambruk, hingga 2,97 %  pada kuartal I-2020. Hal ini membuat pemerintah galau dan cenderung memilih pemulihan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat. Terbukti dengan kebijakan barunya yakni New Normal. Maka pasar-pasarpun kembali ramai. Padahal Indonesia belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan organisasi kesehatan dunia( WHO). Maka kebijakan New Normal nampak dipaksakan dan lebih berpihak kepada pemulihan sektor ekonomi dan cenderung mengorbankan keselamatan rakyat.

Lantas bagaimana mengatasi ratusan jumlah pedagang pasar yang terinfeksi Covid-19? Maka hal yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah adalah dengan pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat pedagang pasar. Edukasi dan pendekatan terus dilakukan hingga rakyat menyadari perlunya mematuhi protokol kesehatan, tidak memaksakan diri untuk berjualan yang berisiko terhadap sebaran Covid-19. Jaminan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai pun wajib adanya. Serta, sanksi yang tegas setelah dilakukannya edukasi dan pendekatan persuasif secara maksimal terhadap masyarakat.

Namun hal tersebut di atas menjadi langka terwujud ketika penguasa negeri ini masih  mempertahankan sistem kehidupan kapitalisme. Karena sistem ini lebih berpihak kepada segelintir orang pemilik modal daripada keselamatan dan kemaslahatan rakyat banyak. Bukankah sudah terbukti bahwa sistem ini tak mampu memberikan solusi dalam mengatasi masalah ekonomi maupun pandemi?

Maka hanya dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) lah rakyat termasuk  para pedagang pasar, bisa terselamatkan dari sebaran Covid-19. Karena sistem Islam telah dilengkapi dengan seperangkat aturan yang mampu menjadi solusi bagi setiap permasalahan hidup manusia. Dengan belajar pada keberhasilan masa Khilafah (negara yang menerapkan sistem Islam) dalam bertahan menangani wabah, cukuplah bagi negeri ini untuk segera keluar dari krisis ekonomi maupun pandemi. [Wallâhu a’lam bishshawâb]

Oleh: Sumiatun (Komunitas Pena Cendekia Jombang)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: