Opini

COVID-19PUN MENYERANG KEPALA DAERAH

Kepergian Nur Ahmad Syaifuddin Wakil Bupati sekaligus Plt Bupati Sidoarjo, pengganti Saiful Illah yang terjerat kasus korupsi KPK, itu memang sangat mendadak.

Sudah sejak 10 hari lalu sebenarnya Cak Nur sakit tapi yang bersangkutan tidak berkenan diperiksa karena merasa tidak ada gejala. Dan belum sehari menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo, Cak Nur dinyatakan meninggal  (Suarasurabaya.net, 22/8/2020).

Meninggalnya politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Syaf Satriawarman. “Baru setengah jam yang lalu tutup usia. Saat ini akan disemayamkan di Pendopo dulu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Syaf menambahkan, Nur Ahmad dirujuk ke RSUD pada Sabtu, 22 Agustus 2010,  pagi tadi. Hasil diagnosa menunjukkan, yang bersangkutan terpapar Covid-19. “Iya betul Covid. Baru dirujuk tadi pagi, sebab selama ini isolasi mandiri di rumah,” katanya.

Dan jejak digital mencatat bahwa kita sudah kehilangan banyak kepala daerah karena positif terpapar Covid-19 diantaranya, Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Aptripel Tumimomor. Almarhum meninggal pada Kamis, 2 April 2020 malam di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Kedua Wali Kota Tanjungpinang Syahrul meninggal dunia. Almarhum meninggal di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Raja Ahmad Thabib pada Selasa, 28 April 2020, sekitar pukul 16.45 WIB.

Ketiga, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani meninggal dunia pada Senin, 10 Agustus 2020 di RSUD Ulin Banjarmasin.  Keempat, Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony meninggal dunia  pada Minggu, 16 Agustus 2020 ( Kompas.com, 23/8/2020).

Jelas kedukaan bertambah dalam, setelah kita kehilangan banyak dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan,  daftar meninggal dunia masih panjang deretannya, kali ini para kepala daerah. Bisa jadi mereka bukan pemimpin terbaik, namun mereka adalah pemimpin umat.

Terbayang bagaimana keadaan rakyat yang kini sudah susah ditambah dengan kehilangan pemimpin. Maka, bisa kita simpulkan bahwa ini panggilan untuk mengubah sistem yang lumpuh dalam menangani pandemi kemudian menggantinya dengan aturan atau sistem yang lebih baik.

Juga tidak bisa dikatakan hoax , bahwa pandemi masih ada. Sebab sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah di Jawa Timur dikatakan masuk zona merah kembali. Dan ada perbedaan pendapat antara Cak Nur dengan Kapolresta Sidoarjo, Sumardji terkait bolehkah ada kegiatan yang biasa dilaksanakan menjelang HUT RI seperti lomba dan tirakatan. Cak Nur berpendapat boleh sementara Kapolresta Sumardji menyatakan tidak boleh.

Tugas pemerintah adalah bersegera menerapkan teknik termutakhir guna melenyapkan pandemi. Sayangnya sejak Maret 2020 hingga hari ini hal itu belum terwujud. Malah semakin banyak rakyat yang terpapar, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya.

Jika saja pemerintah mau sedikit bijaksana, tentu akan sepakat bahwa nyawa rakyat lebih berharga dibanding dengan nasib korporasi, nilai investasi dan menurunnya pendapatan negara sekalipun. Namun hal ini menjadi sebuah keniscayaan jika pemerintah mengambil selain Islam secara Kaffah, yaitu kapitalisme. Dimana asas kapitalisme adalah sekuler, memisahkan agama dari kehidupan.

Berapa lama lagi bersikukuh pada cara yang juga tak menghasilkan perginya Covid-19? Berapa banyak nyawa lagi yang akan menjadi korban? [Wallahu a’ lam bish showab]

Oleh : Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: