Opini

BOM WAKTU COVID-19 KLASTER PILKADA JIKA TAK DITUNDA

Belum berkurangnya jumlah penderita Covid-19, tampaknya tidak mampu membuat pemerintah untuk menunda Pilkada. Padahal jika Pilkada tetap dilaksanakan saat Pandemi,  maka diprediksi akan menjadi bom waktu Covid-19.

Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19, dikutip dari beritasatu.com (14/9).

Dalam sebuah diskusi webinar, “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia” yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9/2020). Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada. Sekitar 99% peserta mendesak pemerintah menerbitkan payung hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi Covid-19 dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi. Beritasatu.com (14/9).

Menurut Mahfud saat mengikuti webinar dikutip dari Makassar terkini.id (13/9), usulan soal Pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perpu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui.

Selain itu, Mahfud menyebut penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 nanti bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa pemerintahan daerah. Pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. “Kita tidak mau. Jumlah 270 itu yang besar,” kata Mahfud.

Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari meminta pemerintah dan DPR merespons serius pilkada sebagai klaster Covid-19. Qodary menyatakan pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada serentak.

Lanjutnya, Indobarometer memprediksi akan terjadi ledakan kasus positif Covid-19 pada dua tahapan Pilkada Serentak 2020. Yaitu, pada tahap masa kampanye pada 26 September – 5 Desember (71 hari) dan tahap pencoblosan pada 9 Desember.

Angka-angka yang dimunculkan oleh Indobarometer di atas memang berupa hitungan kasar. Namun, jika variabel seperti misalnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat atau pengawasan ketat oleh aparat dimasukkan, potensi jumlah penularan tentunya masih cukup besar jika kita merujuk bagaimana kondisi pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) ke KPU belum lama ini.

Alih-alih tahapan pendaftaran paslon kemarin menjadi cerminan, KPU belakangan malah menegaskan tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye pilkada, salah satunya berupa konser. KPU berdalih, ada ketentuan dalam UU Pemilu dan peraturan lainnya yang mengatur kegiatan seperti kampanye. Sehingga bagi KPU, tidak mudah menghapus bentuk-bentuk kampanye dalam pilkada.

Karena itu, banyak publik yang meminta Pilkada langsung 9 Desember 2020 ditunda karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan sejumlah syarat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jika tetap dilaksanakan, UU Pilkada perlu direvisi. Kegiatan kampanye dengan pengumpulan orang. Seperti rapat umum, pentas seni, dan kegiatan olahraga harus ditiadakan. Cukup dengan door to door campaign, alat peraga atau kampanye Daring.

Namun aspirasi publik ini ditolak oleh pemerintah karena logika demokrasi yang menyesatkan, dan mengabaikan pertimbangan kesehatan. Ini menegaskan bahwa Pilkada menjadi instrument penting mempertahankan demokrasi. Kerusakan dan kezaliman kepemimpinan demokrasi akan diperpanjang nyawanya melalui Pilkada.

Alasan apapun yang dikemukakan pemerintah misalnya tidak optimalnya pemerintahan jika masih dipimpin oleh pelaksana tugas dibanding kepala daerah, sehingga tidak menunda pelaksanaan Pilkada saat Pandemi Covid-19, merupakan keputusan yang tidak memihak pada kemaslahatan umat.

Disisi lain, saat ini umat semakin sadar jika Pilkada yang dilaksanakan selama ini hanya menguntungkan para elit politik dan segelintir orang saja, bukannya masyarakat pemilih.

Visi Misi alias janji-janji saat kampanye, faktanya kebanyakan hanya sekedar janji tanpa bukti. Bagaimana mereka akan menunaikan janji, sedangkan biaya kampanyaenya dibiayai para pemilik modal.

Dalam sistem demokrasi, menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, telah simbiosis mutualisme antara berbagai kepentingan. Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah penguasa yang didukung pengusaha sukses menjadi penguasa, maka para pemilik modal mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa. Begitu mekanisme transaksi-transaksi politik yang terjadi antar berbagai kekuatan dalam sistem demokrasi.

Sedangkan dalam sistem Islam tidak ada hal seperti itu, Partai pengusung tidak akan merasa sia-sia, karena tugasnya menjalankan hukum syara’, mengantarkan Khalifah dan beberapa pejabatnya untuk menduduki posisi tertentu agar menerapkan Islam secara kaffah.

Sebab satu-satunya yang dapat mengendalikan dan mengontrol negara adalah hukum syariah. Maka dalam Sistem Islam tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme, antara penguasa dan pengusaha, partai politik, serta etnis tertentu.

Semoga saja pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakannya untuk tetap melaksanakan Pilkada saat pandemi Covid-19 ini, setidaknya pemerintah dapat menundanya hingga obat dan vaksin telah benar-benar siap, begitu pula sarana prasarana isolasi pasien Covid-19 semakin memadai. 

Jika merujuk pada sikap percaya diri pemerintah saat ini yang yakin vaksin Covid-19 akan ditemukan pada akhir 2020 dan bisa didistribusikan ke masyarakat pada awal 2021, penundaan pilkada sepertinya tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Karena yang terpenting saat ini kesehatan dan keselamatan masyarakat harus lebih diutamakan. [Wallahu’alam bishowab]

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. (Aktivis Muslimah Surabaya)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: