NulisPedia,  Opini,  Problematika Umat

BLT: PENCAIRAN TELAT, RAKYAT BISA SEKARAT

Sebuah video Bupati Bolaang Mangondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim  Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Begini penjelasan Sehan Landjar.

” Iya, masalahnya sampai saat ini BLT nya belum ada, musti (harus) lengkap administrasi, dan buka rekening bank, sementara perutnya perlu diisi sekarang,” ujarnya. Sehan mengungkapkan, sebagai bupati dirinya bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keselamatan rakyatnya. (detiknews.com, 26/04/2020)

/Pemberian Bantuan Bersyarat/
Kalau melihat surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit. Bisa jadi keburu banyak orang mati kelaparan, baru dana masuk ke rekening warga. Terlebih ada syarat utama, penerima BLT tidak boleh dan atau bukan penerima bansos dari kementerian lain.

Selain itu, di Kementerian sosial menetapkan penerima Bantuan Sosial (Bansos) masih menggunakan kriteria lama sebelum wabah corona masuk ke Indonesia. Ada 14 kriteria yang ditetapkan, diantaranya: luas lantai 8 meter persegi, berdinding bambu, penerangan tanpa listrik, satu stel pakaian setahun, tidak nempunyai tabungan, dan lain-lain.

Maka dari kriteria Kemensos tersebut di atas, bansos tidak akan menjangkau warga yang tidak punya penghasilan akibat PHK. Juga warga kelas menengah ke bawah yang tidak bisa melakukan aktifitas usaha akibat diterapkannya aturan PSBB.

/Birokrasi yang Rumit/
Urusan penyaluran Bansos khususnya BLT pada warga miskin di masa pandemi Covid-19 ini, birokrasinya memang terkesan panjang dan rumit. Bagaimana tidak, hanya untuk mendapat cipratan dana senilai Rp. 600 ribu, penerima yang dengan kriteria Kemensos diharuskan buka rekening bank dulu, plus syarat administrasi yang lengkap. Hal ini justru menyulitkan warga calon penerima dana. Sedangkan dampak diberlakukannya PSBB membuat perut mereka terancam  kelaparan. Sungguh ini menampakkan buruknya perlakuan pemerintah terhadap rakyat miskin.

Penyaluran bantuan bagi warga miskin pada kondisi pandemi sekarang ini tentunya harus dibedakan dengan kondisi sebelum ada wabah corona. Di mana kondisi darurat ini perlu penyaluran yang cepat dan tepat. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah segera terpenuhinya kebutuhan pangan. Keterlambatan penyaluran bantuan bisa berakibat fatal bagi rakyat.

Namun inilah kenyataan yang  dialami rakyat miskin pada negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Bukan tercukupinya kebutuhan pangan rakyat yang menjadi prioritas perhatian, namun justru menimbulkan keruwetan dan kesulitan bagi rakyat yang akan menerima bantuan.

/Penyaluran Bantuan dalam Sistem Islam/
Dalam sistem Islam, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dijamin pemenuhannya  oleh negara. Khalifah selaku kepala negara akan memastikan bahwa kebutuhan pangan per individu rakyat tercukupi secara layak, baik ketika terkena wabah maupun dalam keadaan normal. Hal ini karena kepala negara memposisikan diri sebagai Ro’in (pelayan dan pengatur bagi tercukupinya kebutuhan rakyat).

Mekanisme langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang kesulitan mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan, tidak cukup dana (fakir miskin) atau ketika tidak stabilnya harga akibat pasokan kurang. Pemerintah memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme yang rumit.

Dicontohkan pada masa kekhilafahan yang dipimpin oleh Umar Bin al-Khatab ra. Saat negara terserang wabah, terdata 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga yang sakit. Semua memperoleh haknya dari negara tanpa mekanisme yang berbelit. Dan Khalifah terus mencari tahu warga yang belum terdata namun berhak mendapat bantuan. Karena bisa jadi ada warga yang tidak mau menunjukkan bahwa sebenarnya dirinya sangat membutuhkan bantuan, karena  menjaga diri dari sifat meminta-minta, sebagaimana Islam mengajarkan. Namun negara tetap berkewajiban atas terpenuhinya kebutuhan mereka secara layak.

Demikianlah sistem Islam mengatur masalah pendistribusian bantuan kepada rakyat yang terjadi di tengah wabah  dengan cepat, tepat tanpa menyulitkan warga  yang berhak atas bantuan negara. Pengaturan yang demikian tepat hanya bisa dirasakan rakyat ketika negara ini menerapkan sistem  Islam.
Wallahu ‘a’lam bishshawab

Oleh: Sumiatun (Komunitas Pena Cendekia, Jombang)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: