Opini,  Problematika Umat

BANSOS DI TENGAH PANDEMI, SARAT DENGAN POLITISASI

Nasib tragis dialami satu keluarga yang berasal dari Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pasalnya, saat ditemukan warga di tengah kebun di Kelurahan Amassangan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kondisi mereka sudah lemas karena kelaparan. Satu keluarga yang terdiri dari tujuh orang tersebut tiga diantaranya masih balita dan seorang ibu diketahui sedang hamil besar (regional.kompas.com, 01/05/2020).

Di Maluku, sebanyak empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur, ditangkap petugas Satpol PP di tengah Pembatasan Sosial Bersekala Regional (PSBR) untuk mencegah penularan Covid-19. Mereka nekad pulang kampung lantaran keuangan menipis selama masa PSBB yang diperpanjang sampai 15 Mei (CNNindonesia.com, 03/05/2020).

Demikian diantara masalah kelaparan dan kesulitan yang dialami rakyat sebagai dampak diterapkannya aturan PSBB. Kebijakan yang tanpa dibarengi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara merata. Sebaliknya rakyat dibiarkan mencari solusi secara mandiri untuk bisa bertahan hidup dan mengatasi kesulitan hidupnya.

/Distribusi Bantuan Terkendala/
Bantuan dari pemerintahpun tak serentak terealisasi seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menteri Sosial ( Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial ( bansos ) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona ( Covid-19 ) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.

Dia mengungkapkan, pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia. ” Awalnya iya ( sempat tersendat ) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus import,” katanya kepada wartawan, (merdeka.com, 29/04/2020).

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp.600 ribu kepada warga tak mampu di Jabodetabek. Sementara keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat Bantuan Langsung Tunai senilai Rp.600 ribu. Sudah nominalnya terbatas,  tidak menyasar semua warga yang terdampak Covid-19, masih telat pula penyalurannya hanya karena menunggu tas pembungkus yang mensinyalir adanya politisasi.

/Politisasi Bansos/
Bantuan yang telah turun dari pemerintah pun menjadi ajang politisasi. Di Klaten misalnya, foto Bupati Sri Mulyani menempel di paket bansos penanganan virus corona (Covid-19). Di Jakarta, publik mengkritisi surat berisi pesan Gubernur DKI Anis Baswedan yang diselipkan dalam bansos untuk warga Jakarta. Di tingkat nasional, bansos digelontorkan pemerintahan Jokowi dengan nama Bantuan Presiden RI. Nama bansos dinilai publik seolah-olah bantuan dikeluarkan dan didanai langsung oleh Jokowi. Padahal sumber pendanaan berasal dari APBN.

Politisasi bansos ini menurut Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Di eropa dikenal dengan istilah pork barrel atau gentong babi. Tujuannya membangun favorability, kesukaan terhadap pemberinya (CNNindonesia.com).

Politik semacam ini hanya muncul pada sistem demokrasi. Yang telah nyata mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat.

/Sistem Islam tanpa Politisasi/
Pemimpin  dalam sistem Islam tak memerlukan politisasi. Dia dipilih dan bekerja atas dasar ketaqwaan kepada Allah semata. Segala amanah kepemimpinan dijalankan maksimal hanya demi menggapai ridha Allah SWT. Mekanisme dengan pembiayaan dari baitul maal, Khalifah (pemimpin negara dalam sistem Islam) bekerja mengurusi kepentingan rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan mereka serta mencegah dari bahaya kelaparan.

Dicontohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khattab ra, beliau menyampaikan bantuan kepada rakyatnya yang mengalami kelaparan, tanpa menunjukkan dirinya adalah pemimpin negara. Bagi khalifah pemenuhan kebutuhan pangan rakyat adalah amanah  Allah SWT yang harus dipenuhinya. Hingga rakyat yang menerima bantuan pun tak menyadari bahwa yang datang dengan bantuan kepadanya adalah amirul mukminin.

Demikianlah sistem Islam mencetak pemimpin yang amanah dan tidak tergiur politisasi hanya karena ingin dipilih menjadi pemimpin. Karena pada hakikatnya, pemimpin sejati adalah yang menjalankan segala amanah kepempinan atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Tanpa politisasi, pemimpin yang amanah otomatis akan dicintai oleh rakyat negeri ini. Wallahu a’lam bishshawab.

Oleh: Sumiatun (Komunitas Pena Cendekia, Jombang)

0Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: